Dua WN China di Bekasi, XJ dan LJ, harus meninggalkan Indonesia setelah ketahuan menjalankan usaha lapak kelontong di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Barang dagangan mereka meliputi rokok, minuman, dan makanan dari Tiongkok. Petugas Imigrasi Bekasi menghentikan aktivitas itu karena tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka pegang.

Izin Tinggal Kunjungan Tidak Berlaku untuk Berdagang

Persoalan dalam kasus ini bukan pada jenis barang yang dijual, melainkan pada kegiatan dagang itu sendiri yang tidak cocok dengan izin tinggal.

XJ dan LJ hanya memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks B1 atau Visa on Arrival (VoA). Izin semacam itu dibuat untuk berkunjung, sehingga tidak bisa dipakai untuk menjalankan usaha seperti yang ditemukan petugas.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono, menegaskan bahwa setiap WNA wajib tunduk pada aturan keimigrasian selama tinggal di Indonesia. Menurut dia, izin kunjungan tidak boleh dimanfaatkan untuk bekerja atau berdagang. Imigrasi Bekasi juga berjanji terus mengawasi dan menindak pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Izin masuk dan izin tinggal, dengan demikian, bukan sekadar dokumen administrasi. Keduanya menentukan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan orang asing di wilayah Indonesia.

Dua Temuan di Cikarang Pusat Berujung Deportasi

Kasus ini terbongkar lewat pengawasan lapangan yang dilakukan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bekasi.

Pada Rabu, 14 Oktober 2026, petugas pertama kali memergoki XJ tengah menjajakan kebutuhan sehari-hari di Cikarang Pusat. Setelah itu, petugas memeriksa dokumen keimigrasian yang dibawanya dan mendapati ia memakai ITK indeks B1 atau VoA. Saat diminta menunjukkan paspor, XJ tidak mampu memperlihatkannya.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono menyebut tindakan XJ melanggar Pasal 116 dan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Temuan serupa terjadi lagi pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kali ini, petugas mendapati LJ berdagang barang kelontong di wilayah yang sama. LJ juga memakai izin kunjungan yang tidak sesuai dengan kegiatannya. Karena tidak bisa menunjukkan paspor, ia dibawa ke Kantor Imigrasi Bekasi untuk pemeriksaan lanjutan dan ditempatkan di ruang detensi.

Dua temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak berhenti pada dokumen masuk atau keberadaan WNA. Aktivitas yang mereka jalankan di Indonesia juga menjadi objek pemeriksaan.

Alasan Pemegang Visa on Arrival Bisa Dideportasi

Visa on Arrival (VoA) adalah fasilitas izin masuk bagi warga negara asing yang memenuhi syarat untuk berkunjung ke Indonesia.

Meski begitu, pemegang VoA tidak leluasa melakukan semua aktivitas. Mereka tetap terikat pada tujuan dan batasan kegiatan yang diizinkan dalam izin tinggalnya.

Dalam kasus XJ dan LJ, berjualan barang kelontong dinilai bertentangan dengan peruntukan izin kunjungan yang mereka miliki.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur sanksi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Pasal 122 huruf a mengancam orang asing yang sengaja menyalahgunakan izin atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberiannya dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Sementara itu, Pasal 116 mewajibkan orang asing memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan serta menunjukkan dokumen perjalanan atau izin tinggal bila diminta petugas, sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Itulah sebabnya ketidaksesuaian kegiatan dan ketiadaan dokumen perjalanan menjadi poin penting dalam pemeriksaan keduanya.

XJ dan LJ Dipulangkan ke Xiamen, Tiongkok

Usai pemeriksaan, Imigrasi Bekasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan kepada XJ dan LJ.

Langkah itu mengacu pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal tersebut memberi kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menindak orang asing yang melakukan kegiatan membahayakan keamanan atau ketertiban umum, atau yang tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pemulangan keduanya dilakukan pada tanggal berbeda. XJ dideportasi lebih dahulu pada Kamis, 29 Oktober 2026, disusul LJ pada Kamis, 5 November 2026.

Keduanya diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan akhir Xiamen, Tiongkok. Dengan pemulangan itu, aktivitas dagang mereka di Cikarang Pusat pun berakhir.

Imigrasi Bekasi Perketat Pengawasan WNA

Anggi Wicaksono memastikan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayahnya akan terus berjalan.

Pengawasan dilakukan lewat pemeriksaan langsung di lapangan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Tujuannya memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai ketentuan keimigrasian.

Kasus XJ dan LJ menegaskan pentingnya memeriksa kesesuaian izin tinggal dengan kegiatan nyata. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada kepemilikan dokumen, tetapi juga harus memastikan aktivitas yang dijalankan sejalan dengan izin tersebut.

Bekasi termasuk kawasan dengan aktivitas industri, perdagangan, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Karena itu, pengawasan terhadap WNA menjadi bagian dari upaya menegakkan aturan bagi setiap orang asing yang tinggal atau beraktivitas di sana.

Bukan Soal Jualan, Izin Tinggal Jadi Penentu

Kasus WN China yang membuka lapak kelontong di Cikarang Pusat memperlihatkan bahwa usaha yang dijalankan warga asing wajib mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

XJ dan LJ tidak dideportasi semata karena menjual rokok, minuman, atau makanan dari Tiongkok. Masalah utamanya adalah penggunaan izin kunjungan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai peruntukannya.

Setelah menjalani pemeriksaan keimigrasian, keduanya dikenai deportasi dan penangkalan. Imigrasi Bekasi menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan agar setiap orang asing patuh pada aturan selama berada di Indonesia.

Sumber: Bantenraya.co