Kritik Wakil Presiden adalah hal yang sah dalam demokrasi, tetapi maraknya video dan konten viral yang merendahkan foto Wakil Presiden di media sosial menimbulkan pertanyaan tentang adab masyarakat. Konten-konten tersebut menampilkan narasi, gambar, maupun tindakan yang dinilai menghina, dan fenomena ini layak menjadi bahan renungan bersama.

Kebebasan berekspresi memang merupakan hak setiap warga negara. Meski begitu, kebebasan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan etika, kesantunan, dan adab dalam kehidupan bermasyarakat.

Seorang Wakil Presiden, sebagaimana pejabat publik lainnya, tidak berada di atas kritik dan pengawasan masyarakat. Namun, kritik yang sehat dibangun di atas argumentasi, fakta, dan gagasan yang bertanggung jawab. Penghinaan, pelecehan, serta tindakan yang sengaja merendahkan martabat seseorang bukanlah bentuk kritik.

Untuk Apa Pendidikan Tinggi Jika Tidak Menjaga Adab?

Pertanyaan mendasar perlu diajukan: untuk apa seseorang menempuh pendidikan tinggi jika ia tidak mampu menjaga adab dan menghormati sesama manusia? Pendidikan tidak berhenti pada gelar akademik, ijazah, atau kemampuan berbicara di depan publik.

Pendidikan semestinya membentuk karakter, memperluas wawasan, melatih kedewasaan berpikir, dan menumbuhkan kesadaran tentang batas antara kebebasan dan tanggung jawab. Orang yang terdidik seharusnya bisa membedakan kritik dari penghinaan, keberanian dari kesombongan, serta kebebasan berpendapat dari tindakan yang melukai kehormatan orang lain.

Jabatan Wakil Presiden memang dapat dikritik dan dievaluasi. Menghormati jabatan dan menjaga etika saat menyampaikan kritik tidak berarti harus menyetujui setiap kebijakan atau tindakan pemegang jabatan tersebut.

Ruang Publik yang Tidak Boleh Dipenuhi Kebencian

Demokrasi sulit tumbuh sehat jika ruang publik dipenuhi kebencian, caci maki, dan konten yang hanya mengejar popularitas dengan cara merendahkan orang lain. Lebih memprihatinkan lagi apabila konten semacam itu diproduksi, disebarkan, atau bahkan dibenarkan oleh orang-orang yang mengaku berwawasan luas dan berpendidikan tinggi.

Kecerdasan tanpa adab berpotensi melahirkan kesombongan. Sebaliknya, kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi alat untuk merusak kehidupan sosial. Media sosial juga bukan ruang tanpa aturan. Setiap konten yang disebarluaskan memiliki konsekuensi sosial dan hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran.

Adab Bukan Tanda Kelemahan

Menghormati orang lain tidak berarti kehilangan keberanian untuk mengkritik. Justru, kemampuan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan orang lain menunjukkan kedewasaan dan kualitas intelektual seseorang.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa dengan banyak orang pintar, melainkan bangsa yang masyarakatnya mampu menjaga kehormatan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan akal sehat. Generasi muda jangan sampai belajar bahwa menghina adalah keberanian, mempermalukan orang lain adalah kecerdasan, dan menyebarkan kebencian adalah kebebasan berekspresi.

Yang perlu dibangun, menurut penulis, adalah budaya demokrasi yang kritis sekaligus beradab, bukan budaya memuja pejabat. Siapa pun yang memegang jabatan publik wajib siap dikritik, dan siapa pun yang mengkritik wajib memahami etika. Pendidikan membuat seseorang semakin tinggi ilmunya, sementara adab membuat seseorang semakin rendah hati. Setinggi apa pun ilmu dan jabatan seseorang, tanpa adab nilai kemanusiaan akan kehilangan maknanya.

Sumber: KUPAS MERDEKA