Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Raja Ampat untuk menjaga kedaulatan pariwisata berkualitas di Raja Ampat. Penegasan ini disampaikan Widiyanti saat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044 dalam kunjungan kerjanya ke Sorong, Senin (11/5/2026).

Dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/5/2026), Widiyanti menyatakan, “Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan.”

Rapat Forum Koordinasi yang digelar di Hotel Aston Sorong tersebut bertujuan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah. Hal ini krusial untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.

“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegas Widiyanti.

Identifikasi Masalah dan Solusi Mitigasi

Dari hasil evaluasi lapangan, Widiyanti mengidentifikasi beberapa titik krusial yang memerlukan intervensi bersama. Isu-isu tersebut mencakup pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.

“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” ujar Widiyanti.

Ancaman Overtourism dan Etika Lingkungan

Selain itu, Widiyanti menyoroti isu manajemen daya dukung dan risiko overtourism. Rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong, yang bertujuan meningkatkan devisa, dinilai sering kali berbenturan dengan batas kemampuan alam dalam menerima wisatawan.

Ia mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah. Tanggung jawab ini menuntut pengedepanan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” pungkas Widiyanti.

Dukungan Daerah dan Tantangan Lokal

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan keistimewaan Raja Ampat sebagai satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga sukses mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.

“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.

Meski demikian, Nausrau juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal, antara lain:

  • Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.
  • Kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai.
  • Belum adanya transportasi antar-pulau yang teratur dengan tarif terjangkau.
  • Kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil.

Nausrau juga mendorong penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan pada Agustus 2026.