Wakil Bupati Morowali Utara Djira memimpin rapat penting terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kolonodale, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan, validasi data harus objektif demi memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
Djira menekankan bahwa validasi DTSEN merupakan langkah krusial guna memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan. Data yang dirilis secara nasional, hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah, perlu divalidasi kembali secara objektif karena kondisi faktual di lapangan terus dinamis.
“Masyarakat yang masuk DTSEN harus betul-betul mereka yang berada dalam kategori miskin, maka petugas harus memastikan kondisi rumah penerima manfaat,” kata Wakil Bupati Morowali Utara Djira.
Ia menambahkan, pemerintah daerah (pemda) juga harus melakukan pembaruan data berbasis kondisi terkini di desa/kelurahan. “Karena status sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu singkat,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Morowali Utara berada di angka 10,38 persen. Angka ini menunjukkan penurunan 1,57 persen dibandingkan tahun 2024, menempatkan Morowali Utara di peringkat ketiga terendah kemiskinan di Sulawesi Tengah, setelah Kota Palu dan Kabupaten Banggai.
Djira mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) sebagai instansi teknis untuk tidak mengabaikan prosedur dalam validasi dan pemutakhiran data kemiskinan. “Pemerintah menyalurkan bantuan berdasarkan data, kalau datanya keliru maka bansos diberikan menjadi tidak tepat sasaran. Dinas Sosial (Dinsos) sebagai instansi teknis jangan mengabaikan prosedur teknis dalam pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan,” tegas Wabup Djira.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta integritas tinggi dari para operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) saat melakukan pemutakhiran data. Dinsos dan instansi teknis lainnya juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pengolahan data di tingkat desa/kelurahan.
Hasil validasi nantinya akan menjadi dasar penyusunan data sosial ekonomi versi Kabupaten Morowali Utara yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi daerah. “Data yang akurat memudahkan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dalam percepatan penurunan kemiskinan di daerah,” pungkasnya.
