Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan tidak ada lagi pengungsi yang masih bertahan di tenda sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian mendorong solusi hunian yang lebih layak bagi para korban bencana.
Tito Karnavian menegaskan bahwa keberadaan pengungsi di tenda hingga memasuki bulan ketiga pascabencana menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan masalah ini.
“Saya sengaja mengundang kaitan dengan masalah pengungsian, terutama yang masih ada di tenda karena kita berharap sebelum lebaran tidak ada lagi yang ada di tenda,” ujar Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Tito mendorong agar pengungsi dapat segera dipindahkan ke hunian sementara (huntara) atau melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Upaya ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak sebelum Lebaran.
Menurut Tito, menurunnya jumlah pengungsi di tenda menjadi salah satu indikator pemulihan pascabencana. Ia menilai tidak pantas jika pengungsi masih berada di tenda setelah periode yang cukup lama.
“Jadi kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana terus menunjukkan penurunan. Di Provinsi Sumatera Barat, dilaporkan sudah tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda.
Namun, di Provinsi Aceh, pengungsi di tenda masih tersebar di sejumlah wilayah, meliputi Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, pengungsi masih ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Mendagri kembali menekankan perlunya solusi konkret bagi mereka yang masih di tenda. “Intinya adalah kita melihat masih ada yang ada di tenda, dan ini kita perlu selesaikan. Kita perlu apa solusinya supaya mereka tidak ada di tenda,” paparnya.
Tito juga menyoroti pentingnya koordinasi yang erat antara kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini disebut sebagai kunci utama untuk mempercepat pembangunan huntara atau penyaluran DTH, demi memastikan masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Sumber Gambar: Dok. ANTARA/HO-Kemendagri 