Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengumumkan bahwa 22 negara, mayoritas anggota aliansi, telah berpartisipasi dalam perencanaan langkah-langkah keamanan di Selat Hormuz sejak Kamis (19/3). Upaya ini muncul setelah kritik tajam dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kredibilitas NATO.

Rutte menyatakan kepada FOX News pada Minggu (22/3) bahwa, “Kabar baiknya adalah bahwa sejak Kamis, sebuah kelompok yang terdiri dari 22 negara, sebagian besar adalah anggota NATO telah berkumpul untuk memastikan Selat Hormuz bebas dan terbuka sedini mungkin.”

Selain negara-negara anggota NATO, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain juga turut serta dalam inisiatif ini. Namun, Rutte tidak merinci daftar lengkap negara yang siap mengambil tindakan konkret.

Mantan Perdana Menteri Belanda itu menambahkan, “Jelas, operasi militer terkait Iran masih berlangsung. Karena itu, kami bekerja bersama negara-negara ini, dan tentu saja dengan AS, untuk mengetahui apa, kapan, dan bagaimana kami akan melakukannya.”

Langkah ini diambil menyusul ketegangan yang memuncak di Timur Tengah. Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Iran membalas dengan serangan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut.

Akibat eskalasi konflik tersebut, lalu lintas perkapalan di Selat Hormuz, jalur vital untuk pasokan minyak dan LPG global dari Teluk, terhenti total. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di banyak negara.