Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mendesak pemerintah dan Pertamina untuk mengedukasi masyarakat terkait ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Komaidi menekankan bahwa kapasitas stok operasional BBM Indonesia yang disebut cukup untuk 20 hari ke depan tidak berarti cadangan akan habis setelah periode tersebut.

“Setelah 20 hari, stok di storage itu akan bisa diisi lagi. Jadi sebenarnya ini kondisi baik-baik saja,” ujar Komaidi di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kapasitas Penyimpanan BBM Indonesia Dibanding Negara Lain

Komaidi menjelaskan, angka 20 hari merujuk pada kapasitas daya tampung atau storage BBM yang dimiliki Indonesia. Ia membandingkan kapasitas ini dengan beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia lainnya:

  • Vietnam: Cukup untuk 15 hari.
  • Laos: Kapasitas 10 hari.
  • Australia: Kapasitas 50 hari.
  • Jepang: Ketersediaan BBM hingga 254 hari, karena Jepang dalam sejarahnya bukan negara penghasil BBM sehingga mengharuskan negara itu memiliki daya tampung BBM dengan volume besar.

Pernyataan Komaidi ini muncul menyusul kegaduhan dan kepanikan publik setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut ketersediaan BBM Indonesia aman untuk 20 hari ke depan. Kondisi itu menjadi kontras dengan Jepang yang, meski memiliki stok 254 hari, pemerintahannya langsung melakukan koordinasi menyusul terjadinya perang Iran versi Amerika Serikat-Israel.

“Mari sampaikan kepada khalayak agar tidak perlu ada kekhawatiran kalau memasuki Idul Fitri nanti stok BBM akan habis,” tegas Komaidi, menyerukan agar masyarakat tidak perlu panik.

Rekomendasi Peningkatan Kapasitas dan Pengalihan Jalur Impor

Menyikapi situasi sekarang dengan ketegangan di Timur Tengah yang belum mereda, Komaidi menyarankan pemerintah dan Pertamina untuk meningkatkan kapasitas stok penyimpanan nasional, baik untuk minyak mentah maupun hasil olahan minyak. Saat ini, rata-rata kapasitas stok nasional hanya cukup untuk 14-30 hari.

“Setidaknya Indonesia itu mampu menyamai Australia yang sampai 50 hari,” harapnya.

Komaidi juga berharap pemerintah dapat mengalihkan jalur impor BBM dari Selat Hormuz ke jalur lain. Ia menyebut saat ini masih banyak negara pemasok BBM yang tidak terlibat konflik.

Meski pengalihan jalur impor yang melewati Selat Hormuz akan berdampak pada penambahan biaya operasional, Komaidi menilai hal tersebut perlu dilakukan demi menjaga pasokan. “Pemerintah tinggal menambah cost impornya saja sehingga kecukupan pasokan BBM kita tidak terpengaruh dengan situasi perang Iran vs Israel dan AS,” pungkasnya.