Di tengah gemerlap Gili Trawangan sebagai destinasi wisata kelas dunia, ketersediaan layanan kesehatan dasar pemerintah justru masih tertinggal. Puskesmas Gili yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum juga beroperasi, dengan bangunan yang terbengkalai akibat keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (KLU), dr. Lalu Bahrudin, menegaskan bahwa pembangunan Puskesmas Gili merupakan program prioritas sektor kesehatan daerah. Namun, kendala fiskal kembali menunda realisasi proyek tersebut, padahal kebutuhan layanan kesehatan di kawasan kepulauan ini sangat mendesak.
Prioritas Kesehatan Terkendala Anggaran
dr. Lalu Bahrudin menyampaikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan di Gili Trawangan sangat tinggi, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga wisatawan. “Pembangunan Puskesmas Gili tetap menjadi fokus dan prioritas kami. Kebutuhan layanan kesehatan di kawasan Gili ini sangat tinggi, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga wisatawan,” ujarnya pada Rabu (17/01/2026).
Saat ini, pelayanan kesehatan pemerintah di wilayah Gili masih mengandalkan Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara itu, pertumbuhan kawasan wisata turut mendorong bertambahnya jumlah klinik swasta seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Meskipun tenaga kesehatan di Pustu sudah lengkap, Dinkes KLU menginginkan pelayanan yang lebih komprehensif. “Tenaga kesehatan sebenarnya sudah lengkap. Di Pustu sudah ada dokter, perawat, dan bidan. Namun kami ingin pelayanan yang lebih komprehensif, setara dengan puskesmas. Karena itu, pembangunan Puskesmas Gili tetap menjadi fokus program prioritas kami,” jelas dr. Lalu Bahrudin.
Keberadaan puskesmas dinilai memiliki peran strategis sebagai penopang layanan kesehatan dasar pemerintah, sekaligus menjaga keseimbangan dengan klinik-klinik swasta yang terus berkembang di kawasan wisata tersebut.
Sejarah Pembangunan dan Kebutuhan Dana
Pembangunan lanjutan Puskesmas Gili diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 miliar. Angka ini relatif terbatas karena pembangunan hanya bersifat melanjutkan struktur yang telah ada. “Bangunan eksisting sudah kami cek bersama Dinas PUPR. Struktur bangunannya masih kuat dan layak, sehingga tidak perlu membangun dari awal. Kendalanya murni pada ketersediaan anggaran,” ungkap dr. Lalu Bahrudin.
Pembangunan Puskesmas Gili Trawangan sendiri sebelumnya dimulai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2017 dengan nilai anggaran lebih dari Rp4 miliar. Namun, pengerjaannya terhenti akibat gempa bumi pada tahun 2018, saat progres pembangunan baru mencapai sekitar 40 persen. Sejak saat itu, bangunan puskesmas dibiarkan terbengkalai tanpa kelanjutan.
Untuk sementara, layanan kesehatan di kawasan Gili tetap dijalankan melalui Pustu yang ada, disertai kerja sama dengan sejumlah klinik swasta guna memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat maupun wisatawan.
Selain Puskesmas Gili, Dinas Kesehatan KLU juga mencatat masih terdapat program prioritas kesehatan lain yang terkendala anggaran. Program tersebut meliputi penambahan gedung di Puskesmas Kayangan serta pembangunan Pustu baru di sejumlah desa yang hingga kini belum memiliki fasilitas layanan kesehatan dasar.
“Namun apa daya, semuanya masih terkendala anggaran. Karena itu, untuk sementara kami fokus pada pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Bayan yang direncanakan mulai dikerjakan tahun depan,” tutup dr. Lalu Bahrudin.
