Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyoroti potensi serius terhadap ketahanan energi Indonesia akibat konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menurutnya, ketegangan di kawasan Timur Tengah berisiko mengganggu pasokan energi nasional.

Sofyano menjelaskan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak dan elpiji. Jalur distribusi strategis Selat Hormuz, yang menjadi rute utama pasokan energi impor, sangat rentan terhadap gangguan akibat konflik tersebut.

Ancaman Gangguan Pasokan Energi Nasional

“Ini berpotensi gangguan pasokan minyak dan elpiji impor yang selama ini harus melalui jalur strategis Selat Hormuz,” kata Sofyano melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Palu pada Senin, 16 Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa situasi geopolitik di Timur Tengah memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Gangguan pada jalur vital tersebut dapat berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi di dalam negeri.

“Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tentu harus diantisipasi karena sebagian pasokan energi yang kita impor melewati Selat Hormuz. Gangguan di jalur tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi nasional,” ucapnya.

Dorongan Elektrifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Domestik

Menanggapi tantangan ini, Sofyano memandang pemikiran Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program elektrifikasi sebagai political will yang positif dan patut didukung. Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif.

“Tentunya implementasi program tersebut harus dirancang secara matang dan komprehensif agar benar-benar efektif,” sebutnya.

Sofyano menambahkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas produksi listrik yang melimpah, bahkan cenderung berlebih di beberapa wilayah. Oleh karena itu, program elektrifikasi harus diarahkan untuk memanfaatkan listrik yang tersedia secara optimal.

  • Mendorong penggunaan kompor listrik sebagai pengganti kompor elpiji di rumah tangga.
  • Memanfaatkan ketersediaan sumber daya batubara domestik untuk menjaga ketahanan energi.

Evaluasi Insentif Konversi Motor Listrik

Sebagai pengamat kebijakan energi, Sofyano juga mengkritisi rencana pemberian insentif untuk konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut masih kurang tepat.

“Motor yang usianya sudah tua dan nilai ekonominya sudah rendah tentu tidak rasional jika harus dikonversi menjadi motor listrik dengan biaya yang cukup besar,” ucap Sofyano.

Ia berpendapat bahwa biaya konversi motor ke listrik masih relatif mahal, sehingga masyarakat tetap akan terbebani meskipun mendapatkan insentif. Sofyano menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pemberian insentif berupa diskon harga pembelian sepeda motor listrik baru. Hal ini diharapkan dapat lebih menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik tanpa terbebani biaya konversi yang tinggi.

Sofyano menegaskan bahwa dorongan elektrifikasi nasional tidak hanya harus dilihat sebagai respons terhadap konflik global, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia.

“Elektrifikasi harus menjadi bagian dari strategi besar energi nasional agar Indonesia semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada energi impor,” ujarnya.