Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak usulan parlemen untuk memberlakukan kebijakan pembatasan energi bagi masyarakat. Penolakan ini disampaikan di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik yang memanas di Timur Tengah.
Takaichi menegaskan bahwa kegiatan perekonomian negara tidak boleh terhenti. “Saya tidak yakin kegiatan ekonomi maupun sosial saat ini harus dihentikan,” katanya, menanggapi pertanyaan seorang anggota parlemen dari pihak oposisi terkait perlunya menerapkan langkah-langkah ekonomi darurat pada Senin, 27 April 2026.
Pemerintahan Takaichi memastikan akan terus mengambil sikap proaktif demi mengamankan pasokan komoditas dari sumber-sumber lain. Ia juga menyatakan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Jepang tidak melihat perlunya menetapkan anggaran tambahan untuk negara.
Hal ini mengingat parlemen Jepang telah menyetujui APBN 2026 sebesar 122,31 triliun yen (sekitar Rp13,23 kuadriliun) pada awal April lalu. Takaichi menambahkan, pemerintah masih dapat mengandalkan dana cadangan dari APBN apabila diperlukan untuk merespons dampak dari konflik di Timur Tengah.
Komentar Takaichi di parlemen ini muncul saat Selat Hormuz, jalur utama yang menyalurkan lebih dari 20 persen total pasokan energi global, mulai tutup secara efektif sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berlangsung pada akhir Februari lalu. Situasi ini menyebabkan negara-negara Asia yang sangat mengandalkan impor minyak mentah menyerukan untuk menghemat dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.
Jepang sendiri sangat bergantung pada Timur Tengah untuk impor minyak mentah. Sebagai respons terhadap kondisi ini, sejumlah negara telah mengambil langkah konkret. Korea Selatan menyerukan pengurangan penggunaan energi, sementara Malaysia mendorong warganya untuk bekerja dari rumah (WFH).
