Mataram – Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan apresiasi atas peran Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi Gubernur NTB. Keberadaan tim ini dinilai sangat membantu dalam menyukseskan visi-misi pasangan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.
Dukungan untuk Program Prioritas Desa Berdaya
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, mengakui manfaat signifikan dari keberadaan tim gubernur tersebut. Tim ini membantu OPD-nya dalam mempersiapkan program prioritas “Desa Berdaya” yang menjadi salah satu agenda utama pasangan Iqbal-Dinda.
“Saya merasa sangat terbantu. Pengalaman anggota TAG yang beragam benar-benar memberikan saya jalan keluar dari berbagai tantangan pelaksanaan program desa berdaya yang saya akui tidak mudah,” ujar Lalu Hamdi di Mataram.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Apresiasi serupa juga datang dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Fathurrahman. Ia menceritakan pengalaman positifnya saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB.
“Tim Ahli Gubernur membantu saya dengan sangat baik saat saya memimpin Bappenda untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Cara berfikir anggota membantu Bappenda kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi,” kata Fathurrahman.
Menurutnya, tim gubernur juga berperan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Fathurrahman optimistis, dengan pola yang diberikan tim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB pada tahun 2026 akan meningkat signifikan. “Banyak kami temukan potensi pajak,” tambahnya.
Penguatan Sistem Meritokrasi dan Pemecahan Masalah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tribudiprayitno, atau yang akrab disapa Yiyit, juga merasakan dampak positif kehadiran tim gubernur. Ia menyebut tim tersebut memberikan “pola pencerahan cara berfikir yang ‘out of the box'” dalam membangun sistem meritokrasi.
“Tim memberikan telaah, kajian kepada kami untuk memperkuat tugas dan fungsi kami dalam memecahkan kebuntuan memecahkan persoalan,” jelas Yiyit. Ia mencontohkan bantuan tim dalam menemukan solusi untuk permasalahan penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan SMA/SMK.
Yiyit menegaskan bahwa kerja birokrasi memerlukan pemikiran dan kajian untuk memperkuat pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi (tusi) masing-masing. “Dan tim ini membantu dengan sangat baik,” imbuhnya.
Penataan Aset dan Pemetaan Fiskal
Terkait isu fiskal NTB yang minim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menjelaskan bahwa tim ahli sangat membantu dalam menata aset dan pemetaan perencanaan fiskal. “Kami selama ini merasakan sangat terbantu tugas dan fungsi kami menata aset. Tim juga membantu kami dalam akselerasi, percepatan program di OPD, termasuk maping fiskal,” kata Nursalim.
Peran Tim Ahli: Membantu, Bukan Mengambil Alih
Koordinator Tim Percepatan Gubernur NTB, Adhar Hakim, menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, tim sama sekali tidak mengambil alih tugas-tugas OPD. “Kami hanya membantu OPD yang ada untuk dalam menterjemahkan visi misi pak gubernur, membantu OPD jika ada bottle neck, atau kendala dalam menjalankan program-program pembangunan,” kata mantan Kepala Ombudsman NTB ini.
Adhar menambahkan, tim tidak bertugas menjalankan pelayanan publik dan belanja-belanja pelayanan publik seperti halnya OPD. Oleh karena itu, tidak tepat menyamakan wujud kerja tim dengan OPD. “Yang menilai dan mengkur kinerja kami ya pak gub, karena pak gub sebagai user kami, dan kami langsung di bawah pak gub,” tegas Adhar.
Pembentukan dan Komposisi Tim
Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi ini terbentuk pada Agustus 2025 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB. Tim ini memiliki tugas untuk melakukan akselerasi, koordinasi, pendampingan, dan penguatan kerja-kerja OPD, badan, biro, dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dalam menjalankan berbagai program pembangunan serta visi-misi Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.
Tim ini beranggotakan 15 orang dengan beragam keahlian, berasal dari berbagai profesi. Anggotanya meliputi guru besar, mantan pimpinan Ombudsman NTB, mantan birokrat berpengalaman, hingga mantan ahli di lembaga internasional.
