Pemprov NTB Perkuat Ekonomi Lokal, Bangun Ekosistem Produksi Berbasis Koperasi Desa

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dengan membangun ekosistem produksi lokal berbasis koperasi desa. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Penguatan Koperasi sebagai Pelaku Bisnis

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan koperasi. “Pemerintah daerah siap membantu pengembangan teknologi dan penyusunan rencana bisnis agar koperasi maupun unit usaha desa dapat berjalan optimal,” kata Iqbal di Mataram, Senin (03/03/2026).

Iqbal menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pelaku bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal ini krusial untuk memastikan nilai tambah langsung dapat dinikmati oleh para petani dan pelaku usaha di desa.

Untuk memfasilitasi akses permodalan, Pemprov NTB juga memberikan pendampingan kepada koperasi desa agar dapat mengakses pinjaman perbankan. “Kami bantu susun rencana bisnis supaya koperasi bisa mengakses pinjaman perbankan. Hal paling penting koperasi punya bisnis, bukan sekadar punya gerai,” ujar Iqbal.

Memangkas Rantai Distribusi Pangan

Selama ini, rantai distribusi hasil pertanian di NTB dinilai terlalu panjang, menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan maksimal. Hasil panen kerap berpindah tangan melalui berbagai perantara sebelum sampai ke pasar, yang berdampak pada rendahnya nilai tukar petani.

Konsep koperasi yang digagas pemerintah ini bertujuan untuk memangkas rantai distribusi tersebut. Melalui koperasi, petani dapat menjual langsung hasil produksi ke pasar atau pembeli akhir, sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga.

Mendorong Usaha Produktif Lokal

Gubernur Iqbal juga mendorong pengembangan usaha produktif di desa, seperti peternakan ayam petelur skala rumah tangga dan budidaya hortikultura menggunakan sistem rumah kaca (greenhouse). Ia menyoroti bahwa kebutuhan telur di NTB saat ini baru terpenuhi 30 persen dari produksi lokal, sementara 70 persen sisanya masih dipasok dari luar daerah, terutama Pulau Jawa.

Menurut Iqbal, model usaha ini sangat realistis untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar. Pengelolaan kandang ayam secara kolektif, misalnya, dapat menghasilkan ribuan butir telur per minggu yang kemudian dipasarkan melalui koperasi, begitu pula dengan komoditas hortikultura.

“Saat ini sebagian besar kebutuhan pangan NTB masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, penguatan ekosistem produksi lokal menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga,” pungkas Iqbal.