Pemprov NTB Pastikan 1.500 Warganya, Pekerja Migran dan Jemaah Umrah, Aman di Timur Tengah

MATARAM, KILATNEWS.CO – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh warganya yang berada di kawasan Timur Tengah, termasuk para pekerja migran dan jemaah umrah, dalam kondisi aman. Pemantauan intensif dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.

Pemantauan Pekerja Migran Indonesia

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB serta laporan resmi kementerian terkait, seluruh warga NTB dalam keadaan aman.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Disnakertrans NTB dengan BP2MI, seluruhnya dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” kata Ahsanul Khalik di Mataram, Selasa (3/3/2026).

Data resmi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB saat ini berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 86 orang adalah laki-laki dan 69 orang perempuan, yang tersebar dari berbagai kabupaten/kota di NTB.

Kondisi Jemaah Umrah Asal NTB

Selain pekerja migran, Pemprov NTB juga memantau ketat keberadaan jemaah umrah asal NTB yang sedang berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 orang telah diberangkatkan menuju Jeddah.

Pemberangkatan jemaah ini berlangsung sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Bandara Lombok, dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara perjalanan. Dari total jemaah yang diberangkatkan, 43 orang di antaranya telah kembali ke Indonesia.

Saat ini, sebanyak 1.372 jemaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman serta sedang menjalankan ibadah umrahnya. Proses kepulangan jemaah umrah ini dijadwalkan mulai pada 7 Maret 2026, sesuai dengan masa tinggal program umrah yang rata-rata berkisar antara 9 hingga 12 hari.

Ahsanul Khalik menambahkan, “Kita Doakan kepulangan jamaah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala.”

Imbauan dan Mekanisme Koordinasi

Pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut bagi warganya. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan Pemprov NTB dalam menghadapi potensi risiko.

“Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi,” tegas Ahsanul Khalik.