Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bharinto Ekatama (BEK) atas inisiatifnya memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 100 warga di desa-desa pedalaman. Langkah ini dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus membantu pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan jaminan kesehatan.
Program tersebut diluncurkan dalam kegiatan kick off di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kutai Barat pada Selasa, 28 April 2026. Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, turut hadir mewakili bupati dalam acara tersebut.
Sebanyak 100 peserta BPJS Kesehatan berasal dari tiga desa yang berada di lingkar terdekat operasional perusahaan, yakni Besiq, Bermai, dan Muara Bunyut. Penentuan jumlah penerima dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan tiap desa melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kolektif.
Apresiasi Pemkab dan Harapan ke Depan
Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam program jaminan kesehatan ini merupakan solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah. “Ini merupakan langkah luar biasa. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT BEK,” ujarnya.
Nanang berharap inisiatif serupa dapat diikuti oleh perusahaan lain di masa mendatang. “Kami berharap ini dapat meringankan beban anggaran pemerintah. Ke depan, perusahaan lain diharapkan dapat mengikuti langkah serupa,” tambahnya.
Fokus CSR dan Inisiatif Pertama
HSEC Head PT BEK, Cipto Hadi Purnomo, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang difokuskan pada masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya desa ring satu. “Di Kalimantan Timur, ada tiga desa binaan kami di ring satu, yaitu Besiq, Bermai, dan Muara Bunyut. Program ini memang kami prioritaskan untuk wilayah tersebut,” jelas Cipto.
Ia menambahkan, jumlah peserta disesuaikan dengan kebutuhan tiap desa, dan perusahaan membuka peluang untuk memperluas cakupan program di masa mendatang. “Mudah-mudahan ke depan program ini bisa dikembangkan dengan penambahan jumlah peserta,” imbuhnya.
Selain sektor kesehatan, PT BEK juga aktif menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas warga.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kutai Barat, Wahyu Supriono, menyoroti bahwa inisiatif PT BEK ini menjadi yang pertama di wilayah tersebut dalam skema PBPU kolektif berbasis CSR. “Saat ini, PT BEK menjadi satu-satunya perusahaan yang menjalankan program CSR PBPU kolektif khususnya bagi warga ring satu,” kata Wahyu.
Wahyu menyatakan, BPJS Kesehatan akan terus mendorong keterlibatan badan usaha lain untuk berpartisipasi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi finansial dan manajemen tiap perusahaan. “Tidak menutup kemungkinan perusahaan lain akan kami advokasi untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap keterlibatan sektor swasta dalam program jaminan kesehatan dapat terus diperluas, termasuk di sektor perkebunan. “Jika dilakukan oleh lebih banyak perusahaan, ini akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan,” pungkas Nanang Adriani.
Program ini diharapkan mampu memberikan kepastian akses layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
