Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan forum multi pihak. Inisiatif ini diharapkan menjadi instrumen kolaborasi strategis guna mewujudkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi misi pembangunan di wilayah tersebut.
Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menekankan pentingnya forum ini dalam membantu kinerja pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. “Tentunya inisiatif pembentukan Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala ini ke depan bisa mensinergikan kemitraan antara pemerintah daerah dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) maupun NGO,” ujar Vera saat ditemui di Banawa pada Jumat, 23 Januari 2026.
Vera Elena Laruni juga mendorong organisasi masyarakat sipil untuk segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Donggala. Tujuannya agar OMS dengan sumber pendanaan mandiri dapat berkontribusi dalam program-program pemerintah daerah yang sejalan dengan agenda pembangunan.
“Harapannya Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala ini bisa menjadi wadah kolaborasi strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OMS. Dengan dukungan lintas aktor, forum ini tidak hanya mempercepat pencapaian target pembangunan, tetapi juga membuka peluang pendanaan baru serta memperkuat legitimasi peran Organisasi Masyarakat Sipil di daerah tersebut,” tambahnya.
Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, menjelaskan bahwa Forum Multi Pihak dirancang sebagai ruang sinergi lintas aktor. Forum ini akan melibatkan pemerintah daerah, OMS, akademisi, komunitas, dan media, dengan Bappeda Donggala sebagai sektor utama penggerak.
“Jadi kehadiran forum ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai inisiatif OMS yang selama ini berjalan secara parsial agar saling menguatkan dan berdampak lebih luas terhadap pembangunan daerah,” sebut Nur.
Menurut Nur, isu-isu yang selama ini dikerjakan oleh OMS bersifat crosscutting dan selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Donggala. Ia meyakini forum ini dapat mendukung percepatan pembangunan serta mempermudah OMS dalam melakukan advokasi kebijakan dan mengakses data pemerintah, baik di tingkat komunitas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Nur juga menegaskan bahwa pembentukan forum ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena OMS yang terlibat memiliki sumber pendanaan mandiri. “Tentunya di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Forum Multi Pihak ini justru menjadi bentuk dukungan OMS melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan. Kami juga melihat kepemimpinan Ibu Bupati sebagai perempuan semakin melegitimasi citra pemimpin yang partisipatif, membuka ruang kolaborasi, serta mendorong program-program pembangunan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Senada dengan pandangan tersebut, perwakilan WALHI Sulawesi Tengah, Stevandi, menyatakan bahwa forum ini berpotensi menjadi jalur advokasi baru yang melengkapi mekanisme yang sudah ada. “Melalui kolaborasi ini harapannya advokasi kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal, termasuk menjadi entry point untuk mengakses sumber-sumber pendanaan baru. Hal ini mengingat banyak lembaga donor mensyaratkan adanya dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi multi pihak,” tutur Stevandi.
Beberapa komunitas yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang disebutkan antara lain Yayasan Sikola Mombine, WALHI Sulawesi Tengah, SHEEP Indonesia, Evergreen Indonesia, dan IMUNITAS.
