Pemerintah Kabupaten Bima bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 1608/Bima mengambil langkah serius untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan bagi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) di sejumlah desa. Upaya percepatan ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dan Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan di Rumah Dinas Dandim 1608/Bima pada Kamis.
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Bima H. Irfan Zubaidy, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima A. Salam Gani, Kepala Dinas Pertanian H. M. Natsir, Sekretaris Dinas Dikbudpora Fathurrahman, serta para kepala bidang terkait dan 33 kepala desa yang terlibat.
Bupati Bima Ady Mahyudi menjelaskan, fokus utama rakor adalah mengatasi kendala lahan Gerai Kopdes Merah Putih di 33 desa yang masih menghadapi persoalan administratif dan teknis. “Masalah yang diidentifikasi antara lain kekurangan luasan lahan serta proses perizinan yang belum tuntas,” ujarnya.
Ady Mahyudi menegaskan pentingnya legalitas lahan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari dan memastikan gerai koperasi dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Untuk itu, Bupati menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk bekerja lintas sektor guna mempercepat penyelesaian kendala yang ada.
Instruksi tersebut meliputi pendataan ulang melalui verifikasi faktual terhadap 33 titik lahan yang direncanakan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) diminta melakukan sinkronisasi tata ruang agar pembangunan tidak bertentangan dengan aturan zonasi. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima juga diminta lebih proaktif memfasilitasi pemerintah desa dalam proses hibah, perizinan, pengalihan, maupun peminjaman aset desa demi kejelasan status hukum.
“Seluruh perkembangan progres penyelesaian lahan wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah setiap akhir pekan,” tegas Ady Mahyudi. Menurutnya, percepatan ini krusial untuk mendukung pembangunan gerai koperasi sebagai bagian dari upaya penguatan perekonomian masyarakat desa.
Sementara itu, Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah vital dalam memastikan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung program ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa. Ia berharap koordinasi lintas sektor ini dapat mempercepat proses verifikasi lahan di 33 desa.
“Gerai Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan mendorong kemajuan desa,” kata Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan, menekankan dampak positif yang diharapkan dari program ini.
Sumber Gambar: https://kilatnews.co/wp-content/uploads/2026/03/follow.webp 
