Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia tengah mengkaji pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi pegawai sektor publik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta pihak terkait untuk meninjau kembali proposal WFH tersebut. “Perdana Menteri meminta proposal WFH ditinjau agar selaras dengan sektor publik,” kata Fahmi Fadzil, yang juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah Malaysia, di Kuala Lumpur pada Sabtu (14/3/2026).
Fahmi menambahkan, PM Anwar juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menyerap aspirasi dari pelaku industri serta mitra di sektor masing-masing. Hal ini berkaitan dengan dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Sebelumnya, Malaysia telah mengambil sejumlah langkah penghematan belanja negara sebagai antisipasi dampak geopolitik. Kebijakan tersebut mencakup peniadaan gelar griya (open house) Idul Fitri oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan Government-Linked Company (GLC), serta pembatasan kunjungan luar negeri oleh anggota kabinet.
PM Anwar Ibrahim dalam keterangan beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Malaysia tidak terlepas dari dampak perkembangan geopolitik. Negara tersebut menghadapi risiko kenaikan biaya transportasi, tekanan terhadap harga barang, serta tantangan terhadap stabilitas ekonomi.
Meski demikian, Anwar menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 95 di harga 1,99 ringgit (sekitar Rp8.584) per liter, di tengah tren kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah Malaysia, lanjut Anwar, akan terus memantau secara ketat perkembangan konflik global dan siap mengambil langkah tambahan guna memastikan stabilitas ekonomi negara tetap terjaga serta melindungi kesejahteraan rakyat.
