Pemerintah Republik Indonesia, melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Identifikasi ini didasarkan pada pemeriksaan saksi, barang bukti, dan analisis data di lapangan.
Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa upaya penegakan hukum yang berbasis bukti merupakan bagian penting dalam kasus ini. “Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih,” ujar Angga pada Rabu, 18 Maret 2026.
Perkembangan signifikan juga datang dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang telah mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Saat ini, keempat terduga pelaku sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk pendalaman ke tingkat penyidikan.
Menurut Angga, respons yang cepat dan profesional dari aparat penegak hukum sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik, terutama dalam situasi yang sensitif. “Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti,” katanya.
Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi, tanpa memandang latar belakang pelaku. Komitmen pemerintah adalah memastikan proses hukum berjalan secara tegas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Angga.
Lebih lanjut, pemerintah juga menekankan bahwa dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa ini tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara memiliki kepentingan untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Pemerintah juga menghormati langkah TNI yang menangani dugaan keterlibatan anggotanya secara terbuka, yang mencerminkan komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas di hadapan publik.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. “Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Angga.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas, serta memastikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya. “Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi,” kata Angga.
