Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengapresiasi peluncuran Program Strengthening Equitable Healthcare Access at Target Region (SEHAT) yang bertujuan mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. Program ini disebut sejalan dengan visi daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kolaborasi Indonesia-Kanada untuk Kesehatan Primer
Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah, Novalina, menyatakan di Palu pada Rabu (4/3/2026) bahwa Program SEHAT merupakan kolaborasi strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kanada. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan hasil dan pemenuhan hak kesehatan serta kesehatan dan hak reproduksi seksual (SRHR) bagi perempuan dan remaja putri di wilayah sasaran.
“Kita sudah di jalur yang tepat dan kolaborasi ini yang mesti lebih diperkuat,” ujar Novalina, menekankan pentingnya sinergi dalam upaya pembangunan kesehatan.
Di Sulawesi Tengah, Program SEHAT akan menyasar empat wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala. Fokus utama program ini adalah kelompok perempuan dan remaja putri yang rentan.
Didanai oleh Pemerintah Kanada, program ini direncanakan berlangsung selama tujuh tahun. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kanada menunjuk Cowater sebagai lembaga pelaksana, yang akan bekerja sama dengan Aisyiyah dan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
Penguatan Layanan Kesehatan Primer dan Integrasi Laporan
Pemerintah Kanada melalui Program SEHAT akan memfokuskan upaya pada penguatan layanan kesehatan primer, seperti puskesmas dan puskesmas pembantu. Penguatan ini mencakup peningkatan infrastruktur medis serta kapasitas tenaga kesehatan.
Menurut Novalina, penguatan sektor layanan primer merupakan fondasi krusial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan puskesmas secara optimal, sehingga tidak langsung merujuk ke rumah sakit untuk keluhan yang dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Selain itu, Novalina juga mendorong penerapan sistem pelaporan satu pintu untuk mengintegrasikan hasil kerja program pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah. Ia menyoroti bahwa selama ini laporan program sering disusun secara terpisah, yang berdampak pada evaluasi yang belum optimal.
“Banyak program diluncurkan tapi hasilnya belum baik, mungkin kesalahan ada di laporan yang dibuat terpisah-pisah,” katanya.
Novalina menambahkan bahwa di lapangan, berbagai intervensi program telah memberikan dampak positif kepada masyarakat sasaran. Namun, capaian tersebut kerap tidak tergambar secara utuh dalam laporan karena kurangnya integrasi. Sistem pelaporan terpadu diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program dan memperkuat perencanaan kebijakan di masa mendatang.
sumber gambar: gesit.id 