Ribuan buruh dari Jawa Barat dipastikan akan membanjiri kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Aksi unjuk rasa ini ditargetkan melibatkan sekitar 40 ribu buruh, menyuarakan keprihatinan atas kondisi industri nasional yang dinilai darurat.
Darurat PHK dan Daya Beli Melemah
Muhammad Sidarta, tokoh buruh Jawa Barat sekaligus Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, menegaskan bahwa aksi besar ini bukan sekadar seremoni tahunan. “Aksi besar tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi panggung peringatan keras terhadap kondisi industri nasional,” ujarnya. Ia menyoroti tiga masalah utama yang mendesak: darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lemahnya daya beli masyarakat, dan banjir barang impor.
Sidarta menjelaskan, gelombang massa buruh yang turun ke jalan merupakan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi telah dirasakan langsung oleh para pekerja. Menurutnya, pemerintah harus segera bertindak sebelum krisis tenaga kerja dan perlambatan ekonomi semakin meluas.
Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI itu juga menegaskan bahwa kondisi industri nasional saat ini “belum aman”. Meskipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, realitas di lapangan justru memperlihatkan banyak perusahaan masih melakukan efisiensi dan pengurangan tenaga kerja. “Kita tidak sedang baik-baik saja. Industri masih tertekan, pekerja cemas, daya beli turun. Karena itu suara buruh di Monas nanti adalah peringatan serius,” tegas Sidarta.
Ancaman paling berbahaya, lanjut Sidarta, bukan hanya PHK massal yang terlihat jelas, melainkan “PHK senyap” melalui pengurangan jam kerja, pemotongan pendapatan, hingga kontrak yang tidak diperpanjang. “Ini bom waktu. Jika dibiarkan, konsumsi rumah tangga akan melemah dan ekonomi ikut terseret turun,” katanya.
Desakan Perbaikan Kebijakan Impor dan Hilirisasi
SPSI Jawa Barat juga menyoroti kebijakan impor yang dianggap terlalu longgar. Kebijakan ini dinilai mempersempit ruang gerak industri nasional, di mana pabrik-pabrik dalam negeri berjuang untuk bertahan sementara pasar domestik justru dibanjiri produk luar negeri. “Kalau industri lokal terus ditekan barang impor, lalu rakyat mau kerja di mana?” tanya Sidarta.
Dalam aksi ini, buruh mendesak pemerintah untuk segera merevisi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, memberikan insentif bagi industri padat karya, serta mempercepat hilirisasi yang benar-benar mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Momentum May Day 2026 juga diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan buruh. Rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dinilai penting agar aspirasi pekerja dari berbagai daerah dapat didengar langsung. “May Day bukan pesta tahunan. Ini alarm nasional. Jika suara buruh terus diabaikan, maka dampaknya akan dirasakan seluruh rakyat,” tandas Sidarta.
