Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun milik Perumda Air Minum Kota Padang pada Jumat (30/1). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan layanan air bersih bagi masyarakat pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di pusat Kota Padang, Sumatra Barat.
Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatra Barat. Dana tersebut difokuskan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Anggaran Pemulihan dan Kebutuhan Air Bersih
Menurut Dody, penanganan darurat pascabencana untuk Perumda Air Minum Kota Padang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar. Sementara itu, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Sumatra Barat, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Untuk penanganan darurat pascabencana PDAM Kota Padang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Sumatra Barat, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp2 triliun,” ujar Dody. Ia menegaskan, “Total bantuan pemerintah pusat untuk Sumbar mencapai Rp2,6 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat.”
Dody menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya air bersih. Untuk penanganan sementara, pihak balai dan PDAM setempat mengerahkan mobil tangki air guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil menunggu penyelesaian pembangunan sumur bor.
“Kami minta masyarakat bersabar. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih di Kota Padang sudah dapat teratasi,” katanya.
Kondisi Kekeringan dan Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Padang saat ini cukup berat, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji. Selain itu, dua kecamatan lainnya juga mengalami gangguan pasokan air bersih.
“Ada empat kecamatan yang pasokan airnya belum optimal, yaitu Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Padang Utara. Karena itu, kami berharap ada percepatan penanganan darurat, termasuk normalisasi aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi. Gubernur menegaskan kesiapannya mendukung penuh langkah-langkah percepatan yang dilakukan pemerintah pusat demi pemulihan layanan dasar masyarakat. “Kami siap mendukung penuh upaya percepatan penanganan ini agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam menangani krisis air bersih yang dialami Kota Padang. Ia menjelaskan, IPA Gunung Pangilun merupakan salah satu fasilitas vital penyediaan air bersih di Kota Padang dengan kapasitas produksi mencapai 500 liter per detik. Pascabencana, fasilitas ini mengalami gangguan yang berdampak langsung terhadap layanan air bersih di kawasan pusat kota. Selain itu, banyak sumur warga di empat kecamatan juga mengering, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terganggu.
Menurut Fadly, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi pascabencana. “Kami berharap, sebelum Ramadhan permasalahan air bersih ini bisa tuntas. Untuk itu, tentu kita butuh dukungan Pemerintah Pusat,” harapnya.
Usai meninjau IPA Gunung Pangilun, rombongan Menteri PU melanjutkan kunjungan ke kawasan Gunung Nago, Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembenahan aliran Sungai Batang Gunung Nago serta upaya pemulihan pasokan air bersih berjalan sesuai rencana.
