Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pengalihan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari kawasan Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS) dan Australia. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan ketahanan pasokan energi di dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026. Ia menegaskan bahwa pasokan LPG nasional tetap aman berkat diversifikasi sumber impor.
“LPG sampai dengan sekarang insyaallah doain kita tetap aman. Karena yang kita ambil dari Timur Tengah itu sudah kita alihkan ke negara lain, ya. Seperti Amerika, Australia, dan beberapa negara lain,” ujar Bahlil.
Tidak hanya LPG, pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa untuk pasokan minyak mentah. Impor minyak mentah (crude) yang sebelumnya banyak berasal dari Timur Tengah, kini dialihkan ke Angola, Nigeria, dan negara-negara Afrika lainnya.
Bahlil memastikan bahwa stok energi nasional saat ini masih dalam batas aman. “Sekarang ini stok (energi) kita masih dalam taraf stok minimum nasional. Jadi, insyaallah clear (aman),” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan kontrak jangka panjang impor LPG dengan sejumlah negara. Hal ini merupakan strategi antisipasi terhadap dinamika geopolitik global, guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret, Bahlil menjelaskan bahwa langkah tersebut penting untuk mengamankan pasokan LPG meskipun terjadi perubahan sumber impor dari kawasan Timur Tengah.
Saat ini, total impor LPG Indonesia sekitar 70–75 persen berasal dari Amerika Serikat (AS), 20 persen dari Timur Tengah, dan sisanya dari beberapa negara lain, termasuk Australia. Sementara itu, untuk pasokan solar nasional, pemerintah memastikan seluruh kebutuhan telah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Adapun untuk minyak mentah, sekitar 20 persen impor Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah. Namun, pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan dari negara lain melalui skema kerja sama jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional.
