Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar pelatihan kajian kebutuhan pascabencana pada Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas penanganan pascabencana dan mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak.
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian krusial dari upaya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Ia menekankan peran strategis peserta sebagai garda terdepan saat bencana melanda.
“Pelatihan ini adalah bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” ujar Kusmalahadi di Lombok Utara, Rabu.
Oleh karena itu, pihaknya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius. Kusmalahadi menambahkan, “Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, tentu akan lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan dibandingkan masyarakat yang tidak dibekali ilmu kebencanaan.”
Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pengkajian kebutuhan pascabencana memiliki peran strategis dalam proses pemulihan wilayah terdampak. “Kegiatan ini menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” jelasnya.
Pelatihan ini mencakup serangkaian kegiatan penilaian dan analisis dampak bencana untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan serta memperkirakan kebutuhan pemulihan. “Hasil kajian ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), yang mencakup aspek manusia, infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga lingkungan,” papar Kusmalahadi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Zaldy Rahadian, menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta dalam melakukan kajian pascabencana secara sistematis dan terukur.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta mampu mengetahui tingkat kerusakan suatu bangunan atau konstruksi, memahami sektor-sektor yang dikaji serta mampu melakukan survei lapangan dan perhitungan kebutuhan secara tepat,” kata Zaldy.
Dalam pelatihan ini juga dijelaskan mengenai pengkajian akibat bencana, yang meliputi perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun badan usaha. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi aset secara parsial maupun total sebagai dampak langsung dari bencana.
Melalui inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berharap terwujudnya sumber daya manusia yang tangguh, sigap, dan profesional dalam penanggulangan bencana. Dengan kesiapan dan pemahaman yang baik, proses pemulihan pascabencana diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.
