Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf mendesak penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berulang kali ditemukan menyajikan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak layak konsumsi kepada peserta didik. Desakan ini muncul setelah serangkaian temuan makanan basi dan berulat di beberapa sekolah di Mataram.

Yusuf, pada Kamis (27/2/2026), menegaskan bahwa SPPG yang terus-menerus melakukan kesalahan fatal dalam penyediaan makanan bagi siswa harus diusulkan untuk ditutup. “Kalau memang ada SPPG yang sudah berulang kali membuat kesalahan seperti itu ya ditutup saja. Kami sebagai penerima manfaat berhak mengusulkan itu jika penyaluran makanan tidak sesuai dan membahayakan kesehatan siswa,” ujarnya.

Temuan Makanan Tidak Layak Konsumsi

Pernyataan Yusuf ini menanggapi adanya temuan MBG yang dinilai tidak layak konsumsi di beberapa sekolah selama Ramadhan 1447 Hijriah. Beberapa kasus yang terungkap antara lain puding basi di SDN 2 Cakranegara, kurma rusak dan sudah berulat di SMPN 2 Mataram, serta apel busuk di SDN 34 Ampenan.

Menyikapi kondisi tersebut, Disdik mengimbau seluruh kepala satuan pendidikan di Kota Mataram untuk tidak ragu melapor jika menemukan kejanggalan atau kualitas makanan yang buruk. “Pihak sekolah adalah penerima manfaat yang berhak mendapatkan kualitas terbaik,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, persoalan teknis penyaluran dan kualitas makanan merupakan tanggung jawab penuh dari pihak penyedia, yakni SPPG. Pengawasan terhadap kualitas makanan juga berada di bawah Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menjelaskan, sejauh ini tidak ada garis koordinasi langsung antara Disdik dengan SPPG, sebab SPPG langsung mengantar makanan ke sekolah-sekolah. “Tugas kami hanya menyediakan data jumlah siswa dan sekolah mana saja yang menjadi sasaran penyaluran,” terangnya.

Akibatnya, laporan resmi terkait penyajian MBG yang tidak sesuai yang masuk ke Dinas Pendidikan masih minim. “Sering kali, kami terlambat menerima laporan adanya MBG bermasalah. Termasuk temuan di SDN 2 dan SMPN 2 Mataram itu,” ungkap Yusuf.

Untuk mengatasi masalah ini, Yusuf menambahkan, Dinas Pendidikan berencana untuk segera bersurat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyedia program MBG agar kejadian serupa tidak terulang kembali, demi tercapainya target pemerintah menciptakan generasi emas 2045.