Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bencana ini terjadi akibat hujan berintensitas tinggi pada Selasa, 12 Mei 2026, menyebabkan kerusakan infrastruktur vital dan mengganggu aktivitas warga.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan. Saat meninjau penanganan di Sungai Batang Tampo, Tanah Datar, pada Kamis, 21 Mei 2026, Menteri Dody menekankan pentingnya koordinasi. “Irigasi dan jalan yang rusak akibat bencana kemarin penanganannya kini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat, sesuai Instruksi Presiden. Terutama karena saat ini sudah memasuki musim tanam, perbaikan irigasi harus diprioritaskan,” ujarnya.
Banjir dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mencapai 215 mm/hari di wilayah Lintau Buo. Tingginya debit air menyebabkan sejumlah sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri meluap, termasuk Batang Tampo, Batang Piubuh, Batang Kawai, Batang Buo, Batang Selo, Batang Atar, hingga Batang Baburai. Kondisi ini diperparah oleh sedimentasi dan penyempitan alur sungai.
Bencana hidrometeorologi ini berdampak pada tujuh kecamatan di Tanah Datar, yaitu Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas, Padang Ganting, Salimpaung, Sungai Tarab, dan Tanjung Baru. Sebanyak 16 nagari atau desa terdampak dengan kerusakan signifikan pada infrastruktur. Tercatat 12 ruas jalan rusak berat, 13 ruas jalan rusak ringan, dan enam jembatan putus. Selain itu, jaringan irigasi, dam parit, pompa air, rumah ibadah, dan permukiman warga juga mengalami kerusakan.
Untuk mendukung penanganan darurat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang telah mengerahkan tiga unit alat berat ekskavator, material bronjong, serta mobilisasi pipa HDPE. Penanganan difokuskan pada normalisasi alur sungai, penguatan tebing yang tergerus, dan pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air guna meminimalkan risiko banjir susulan.
Kementerian PU juga terus melakukan inventarisasi kerusakan dan menyiapkan langkah rehabilitasi pascabencana bersama pemerintah daerah. Penanganan jangka menengah dan panjang akan diarahkan pada pengendalian sedimentasi sungai, peningkatan kapasitas alur sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
