Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan peternak rakyat menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan peternak domestik di tengah dinamika investasi.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyatakan pemerintah memastikan setiap investasi di sektor perunggasan harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri.
“Pemerintah memastikan investasi perunggasan harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan,” kata Agung di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Penegasan ini muncul di tengah fluktuasi harga dan meningkatnya perhatian publik terhadap rencana investasi di sektor unggas. Pemerintah memandang penguatan ekosistem nasional krusial agar industri perunggasan Indonesia tetap sehat, berdaya saing, dan tidak mengesampingkan peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi pangan.
Agung menjelaskan, pembangunan subsektor peternakan harus terukur melalui penguatan kemitraan nasional. Kemitraan ini melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, dan BUMN sektor pangan.
“Ekosistem perunggasan nasional harus dibangun secara berkeadilan. Arahan Menteri Pertanian jelas, penguatan dilakukan melalui ekosistem nasional yang melibatkan BUMN, peternak rakyat, koperasi, dan mitra lokal,” tegas Agung.
Meski pemerintah membuka ruang investasi, Agung menekankan bahwa investasi tersebut harus memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir, serta tetap mengutamakan kepentingan peternak dalam negeri.
“Kita ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sangat jelas: investasi tidak boleh membuat peternak rakyat tersisih di negaranya sendiri.
“Menteri Pertanian sudah berkali-kali mengingatkan bahwa investasi harus melibatkan mitra lokal. Investasi harus memberikan ruang tumbuh bagi peternak nasional, bukan justru memperlebar ketimpangan di dalam negeri,” jelas Agung.
Saat ini, Kementan terus memperkuat model hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) berbasis kemitraan nasional. Skema ini mencakup pembibitan, pakan, pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk pangan protein hewani, dengan menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama rantai produksi.
Pemerintah juga memperkuat peran BUMN sektor pangan dalam penyerapan hasil produksi peternak, stabilisasi harga, dan penguatan distribusi. Tujuannya agar industri perunggasan nasional berjalan lebih sehat dan seimbang.
“Kita ingin investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu prinsip utamanya,” kata Agung.
Penguatan ekosistem nasional dinilai penting mengingat kondisi produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Oleh karena itu, tantangan utama industri perunggasan bukan lagi peningkatan produksi, melainkan penguatan pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap peternak rakyat.
Pandangan Para Ahli
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai langkah Kementan krusial untuk menjaga keberlanjutan industri unggas nasional dan memperkuat ketahanan pangan.
Tauhid menekankan, pemerintah dan dunia usaha perlu memprioritaskan penguatan industri peternakan unggas nasional untuk mendukung program strategis seperti pemenuhan rantai pasok program makan bergizi gratis (MBG).
“Saya kira industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri,” ujar Tauhid.
Ia menambahkan, jika peluang besar diberikan kepada investor asing pada sektor yang mampu dikerjakan industri nasional, potensi nilai tambah ekonomi domestik akan banyak keluar negeri. Ketergantungan pada pihak luar juga berpotensi meningkatkan impor dan menekan perekonomian nasional.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada, Budi Guntoro. Ia menilai penguatan peternakan rakyat harus menjadi prioritas utama di tengah surplus produksi telur nasional.
“Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural,” kata Budi.
Menurut Budi, persoalan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan kekurangan produksi, melainkan ketimpangan pasar dan lemahnya posisi tawar peternak rakyat.
Ia menyarankan penguatan koperasi peternak, distribusi, dan kemitraan nasional sebagai langkah tepat untuk memperkuat peternak rakyat dan menjaga ketahanan pangan.
“Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing,” pungkas Budi.
Kementerian Pertanian memastikan penguatan ekosistem perunggasan nasional akan terus diarahkan pada peningkatan produksi dalam negeri, hilirisasi, penguatan kemitraan usaha, dan perlindungan peternak rakyat. Tujuannya agar subsektor peternakan nasional semakin kuat, modern, dan berdaya saing.
