Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk tim kerja lintas sektor untuk mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran di 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi uji coba program tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengusulkan agar tim kerja dari berbagai kementerian dan lembaga ini bekerja secara intensif di satu lokasi yang sama setiap hari. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat “Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor Piloting Digitalisasi Bansos” di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi,” kata Robben Rico.

Hingga saat ini, sistem digitalisasi bansos telah berjalan sekitar 80 persen dari target yang ditetapkan. Namun, Robben mengakui masih terdapat kendala pada aspek kualitas dan kelengkapan data lintas sektor yang memerlukan sinkronisasi lebih lanjut.

Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, Kemensos juga mengusulkan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses pengawasan dan audit sejak tahap awal. “Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar bersih dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya, merujuk pada program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmennya untuk memantau langsung pelaksanaan tim kerja lintas sektor tersebut sejak hari pertama. Hal ini dilakukan guna memastikan transformasi digital perlindungan sosial berjalan efektif.

Berdasarkan data DEN, agenda transformasi digital ini berpotensi diperluas mengingat saat ini terdapat 197 program bantuan dan subsidi yang tersebar di 38 kementerian/lembaga.

Sebagai bentuk komitmen bersama, pada pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan mengenai penguatan data lintas sektor. Penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran piloting digitalisasi di 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.