Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mendesak lembaga perbankan daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga persaingan yang sehat. Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor keuangan di wilayah tersebut.
“Seluruh lembaga perbankan di NTB harus mampu bersaing secara sehat dan profesional agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga perbankan yang ada,” kata Indah di Mataram, Jumat, 14 Maret 2026.
Kinerja Positif Sektor Keuangan NTB
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025, industri jasa keuangan di NTB secara umum menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kinerja positif. Kondisi ini didukung oleh likuiditas yang memadai serta permodalan yang kuat.
Kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 10,21 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp78,99 triliun pada 2026. Penyaluran kredit atau pembiayaan ini didominasi oleh tiga sektor ekonomi utama, yaitu Bukan Lapangan Usaha sebesar 45,06 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 21,93 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,14 persen.
Khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyaluran kredit pada sektor perdagangan dan reparasi otomotif mencapai Rp10,6 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 50,56 persen dari total pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM.
Sementara itu, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di NTB juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tercermin dari cash ratio dan capital adequacy ratio yang berada di atas ambang batas, masing-masing sebesar 25,84 persen dan 45,14 persen.
Kontribusi Perbankan Daerah untuk Masyarakat
Indah juga menekankan pentingnya lembaga perbankan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu program sosial perbankan daerah yang efektif adalah penyelenggaraan bazar dan pasar murah. Inisiatif semacam ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan dan penerimaan masyarakat terhadap BPR di Nusa Tenggara Barat.
“Keberadaan perbankan daerah memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi warga,” pungkas Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Transformasi dan Pertumbuhan BPR NTB
Sebagai informasi, pada 2022 Pemerintah Provinsi NTB telah menggabungkan seluruh BPR milik pemerintah daerah menjadi satu perseroan daerah bernama BPR NTB. Transformasi ini menunjukkan hasil positif.
Laju pertumbuhan aset BPR NTB meningkat signifikan, dari sebelumnya hanya Rp883,1 miliar pada akhir 2022 menjadi Rp1,15 triliun pada triwulan III 2025. Saat ini, BPR NTB mengelola kredit sebanyak Rp931,9 miliar, dana pihak ketiga sebesar Rp786,2 miliar, serta membukukan laba mencapai Rp39,2 miliar.
