Sejumlah isu penting menjadi sorotan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (6/1/2026), mulai dari keluhan petani terkait harga pupuk bersubsidi, evaluasi akademisi terhadap sektor pariwisata, hingga polemik pemberhentian 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan dominasi tamu domestik pada hunian kamar hotel di wilayah tersebut.

DPRD Soroti Penjualan Pupuk Bersubsidi di Atas HET

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah mendesak para pengecer untuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Anggota DPRD Lombok Tengah, Saeful Muslim, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima keluhan dari petani terkait penjualan pupuk melebihi HET.

“Sesuai aturan, harga pupuk bersubsidi itu Rp1.800 per kilogram untuk urea dan harga pupuk NPK Rp1.840 per kilogram,” tegas Saeful Muslim usai menerima aduan petani di Lombok Tengah, Selasa (6/1/2026).

Akademisi: Durasi Inap Wisatawan Pendek, Pariwisata NTB Perlu Berbenah

Sektor pariwisata NTB mendapat sorotan dari akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Zefanya Andryan Girsang. Ia menilai durasi menginap wisatawan yang relatif singkat menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera membenahi desain serta pengelolaan pariwisata di NTB.

“Lama menginap wisatawan yang relatif singkat menunjukkan bahwa pengalaman yang ditawarkan belum cukup beragam untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama,” ujar Zefanya di Mataram, Selasa (6/1/2026).

Pemberhentian 11 Kepala OPD Pemprov NTB Tuai Kritik Dewan

Keputusan Gubernur NTB untuk memberhentikan 11 kepala OPD sebagai implikasi penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kelola menuai sorotan tajam dari DPRD NTB. Anggota DPRD NTB, Made Slamet, menilai kebijakan tersebut menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

“Ini menyalahi aturan Mendagri karena dari 11 orang pejabat yang dinonjobkan itu ada yang berumur 58 tahun. Apakah mereka ini akan segera langsung menunggu pensiun atau seperti apa?. Apalagi mereka ini eks kepala dinas dan eks Sekwan,” kritik Made Slamet di Mataram, Selasa (6/1/2026).

Tamu Domestik Dominasi Hunian Kamar Hotel di NTB

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat bahwa tamu domestik mendominasi hunian kamar hotel, baik hotel bintang maupun non-bintang, sepanjang Januari hingga November 2025. Kepala BPS NTB, Wahyudin, merinci total jumlah tamu hotel mencapai 2,42 juta orang, dengan 1,30 juta di antaranya adalah tamu domestik dan 1,12 juta tamu mancanegara.

“Tamu domestik lebih banyak menginap di hotel bintang, sedangkan tamu luar negeri dominan menginap di hotel non bintang,” jelas Wahyudin dalam pernyataannya di Mataram, Selasa (6/1/2026).

Kemenhaj Imbau Calon Haji Lombok Tengah Lunasi Bipih Tahap II

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Lombok Tengah mengimbau Calon Jamaah Haji (CJH) untuk segera melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahap II. Periode pelunasan telah dibuka sejak 2 Januari dan akan berakhir pada 9 Januari 2026.

“Kami mengimbau supaya CJH segera melakukan pelunasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Kepala Kantor Kemenhaj Lombok Tengah, Syamsul Hadi, di Lombok Tengah, Selasa (6/1/2026).