Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menetapkan kriteria ketat bagi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi NTB yang akan mendampinginya. Sosok Sekda yang diharapkan harus memiliki kemampuan kuat dalam tata kelola pemerintahan.
Gubernur Iqbal menegaskan, penguasaan tata kelola menjadi syarat utama agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dukungan Sekda yang solid di internal birokrasi, dirinya dapat lebih fokus menjalankan peran strategis ke luar daerah maupun di tingkat nasional.
Fokus pada Tata Kelola Internal
“Kriteria, yang jelas tata kelola karena itu akan memudahkan saya membenahi tata kelola di dalam, sehingga saya fokus ke luar,” ujar Gubernur Iqbal pada Kamis, 18 Desember 2025.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini juga menyinggung kinerja Penjabat (Pj) Sekda NTB, Lalu Moh Faozal. Menurutnya, Faozal selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau sesuai dengan keinginannya.
Namun, Lalu Moh Faozal tidak dapat mengikuti seleksi calon Sekda definitif karena terbentur batas usia. “Jadi, Pj Sekda sudah menjalankan itu. Tapi beliau sudah lewat 57 tahun. Jadi, nggak bisa ikut dalam seleksi. Tapi selama ini beliau bisa memainkan peran itu menjadi penjaga di dalam dan ikut melakukan pembenahan,” jelas Mamiq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.
Dorongan untuk Pejabat Eselon II
Meski demikian, Gubernur Iqbal mendorong agar pejabat eselon II yang memenuhi syarat secara administratif untuk ikut mendaftar dalam seleksi terbuka ini. “Kita dorong, saya sudah sampaikan di grup WA internal untuk ikut mendaftar dan siapa saja saya sudah berikan izin untuk mendaftar asal memenuhi syarat administrasi saya izinkan,” tandasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah melaksanakan seleksi terbuka calon Sekda NTB. Proses pendaftaran telah berlangsung sejak 6 Desember dan akan ditutup pada 20 Desember 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan bahwa hingga Rabu, 17 Desember 2025, baru satu orang pejabat eselon II yang mendaftar secara resmi melalui aplikasi. “Kalau saya ditanya dari kepala dinas atau kepala badan, saya nggak bisa jawab itu, namun pastinya beliau dari pejabat eselon II di Pemprov,” kata Yiyit, sapaan akrab Tri Budiprayitno.
Yiyit menambahkan, tidak menutup kemungkinan jumlah pendaftar akan bertambah signifikan menjelang penutupan pendaftaran, seperti yang sering terjadi pada seleksi jabatan sebelumnya.
