Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengumumkan pemberian penghasilan tambahan minimal sebesar Rp500 ribu bagi 1.759 guru berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW). Kebijakan ini disiapkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Insentif tambahan ini direncanakan mulai dilaksanakan pada September mendatang. Gubernur Iqbal menegaskan, langkah ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kepada para guru PPPK-PW.

“Khusus untuk guru PPPK-PW yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Iqbal saat upacara peringatan Hardiknas di lapangan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB di Mataram, Sabtu.

Iqbal menambahkan, kebijakan bagi guru PPPK-PW ini selaras dengan harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Ia menekankan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) sebagai pengampu utama pendidikan, harus fokus pada pembangunan manusia, bukan sekadar fisik, demi peningkatan kualitas pendidikan.

“Kualitas pendidikan, artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas guru,” tegasnya.

Lima Kebijakan Strategis Nasional Pendidikan

Dalam amanat nasional pendidikan dasar dan menengah, Gubernur NTB juga menyampaikan lima kebijakan strategis nasional. Kebijakan tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi, serta pemenuhan kualifikasi dan kompetensi guru sebagai teladan.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada kesejahteraan guru dalam bentuk beasiswa kuliah. Penguatan pendidikan karakter melalui budaya dan lingkungan sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui gerakan literasi dan numerasi dalam science, technology, engineering and mathematics (STEM) dan tes kemampuan akademik, termasuk olahraga dan kesenian, juga menjadi prioritas.

Terakhir, kebijakan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel untuk mengatasi berbagai penyebab putus sekolah, seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, komunitas belajar, dan sekolah terbuka, turut ditekankan.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu, empat ekosistem pendidikan—sekolah, keluarga, masyarakat, dan media—akan diintegrasikan dalam regulasi dan kebijakan. Pada upacara peringatan Hardiknas tersebut, Gubernur NTB juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karyasatya kepada tiga pengajar berprestasi.

Para penerima penghargaan adalah Siti Nurhani dari SMA Negeri 5 Mataram, Kamtono dari SLB Negeri 1 Mataram, dan Ahmad Quroni dari SMK Negeri 1 Mataram.