Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan. Capaian signifikan ini diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Mataram, Rabu (4/2/2026).
Gubernur Iqbal menyoroti bahwa angka penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa cepat. Ia membandingkan bahwa biasanya dibutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk mencapai jumlah tersebut, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” jelas Gubernur Iqbal.
Hingga saat ini, Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program ini didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier).
Iqbal juga menegaskan, program yang pada awalnya sempat diragukan kini justru menjadi tolok ukur dan model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar program dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Tantangan ke depan, menurut Gubernur, adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Satuan Tugas (Satgas) Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkas Gubernur NTB.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB, Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
