Wacana pengalihan trayek kapal cepat dari Bali menuju Lombok melalui Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) NTB, Zainudin, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Menurut Zainudin, jika seluruh wisatawan dari Bali diarahkan singgah terlebih dahulu ke Senggigi sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata Gili dan Bangsal di Lombok Utara, hal itu justru dinilai tidak efektif. Skema ini berpotensi merugikan KLU sebagai salah satu destinasi wisata utama di NTB.
LIRA NTB Desak Pemerintah Daerah Bersikap
“Iya terkait dengan wacana ini tentu harus menjadi perhatian serius. Kalau ini terjadi, harga diri Lombok Utara mau ditaruh di mana? Pemerintah daerah, termasuk legislatif, harus bersikap,” ujar Zainudin pada Selasa, 12 Mei 2026.
Ia mempertanyakan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, dalam menyikapi isu krusial ini. Zainudin berpendapat, pemerintah seharusnya mendorong penambahan rute langsung dari Bali menuju Lombok Utara, bukan justru memusatkan akses wisatawan melalui Senggigi.
“Harusnya ditambah rute. Wisatawan yang tujuannya ke Lombok Barat silakan masuk Senggigi, tapi yang ke Gili atau Bangsal jangan dipaksa singgah dulu ke Lombok Barat. Itu lucu dan tidak efektif,” tegasnya.
Potensi Kerugian Ekonomi dan Keluhan Wisatawan
Zainudin menilai skema pengalihan ini berpotensi memicu keluhan dari wisatawan karena waktu perjalanan menjadi lebih panjang. Selain itu, ia menekankan bahwa Lombok Utara bisa kehilangan potensi ekonomi dan PAD apabila wisatawan lebih banyak beraktivitas di daerah lain sebelum tiba di destinasi utama di KLU.
Ia juga mendesak DPRD KLU, khususnya komisi yang membidangi perhubungan dan pariwisata, untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar kebijakan transportasi laut tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pariwisata Lombok Utara.
“Jangan dianggap remeh. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan PAD, tapi kalau wisatawan dari Bali harus singgah dulu ke Lombok Barat, lalu Lombok Utara dapat apa? Ini harus diselesaikan supaya mimpi besar menaikkan PAD itu realistis,” tutup Zainudin.
