Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas melarang angkutan kota (angkot) untuk “ngetem” atau menunggu penumpang di bahu jalan depan pasar di kawasan Lembang, Bandung Barat. Larangan ini disertai dengan penawaran solusi jangka panjang berupa program alih profesi bagi para sopir angkot.
Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Dedi Mulyadi melintas di Jalan Panorama pada Senin, 27 April 2026, dan mendapati sejumlah angkot tidak masuk ke terminal, melainkan mangkal di bahu jalan. Ia bahkan sempat berdialog langsung dengan para sopir yang tengah menunggu penumpang.
Kepala Bidang Teknik Prasarana Dinas Perhubungan Bandung Barat, Heri Aripin, menjelaskan bahwa gubernur menginginkan tidak ada lagi angkot yang ngetem di depan pasar. “Pemerintah sebenarnya telah menyediakan fasilitas terminal sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Namun, para sopir angkot memilih mangkal di depan pasar dengan alasan minimnya penumpang di dalam terminal,” kata Heri pada Selasa (28/4).
Menyikapi kondisi ini, perwakilan sopir angkot diundang ke Kantor Gubernur Jawa Barat untuk membahas penataan angkutan. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Barat tidak hanya mendorong angkot kembali ke terminal, tetapi juga menawarkan solusi pengalihan profesi bagi sebagian sopir angkot menjadi pengemudi kendaraan operasional kebersihan.
Heri menyatakan, kebijakan ini muncul menyusul penurunan jumlah penumpang angkot yang signifikan akibat beralihnya masyarakat ke kendaraan pribadi. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan para sopir. Dari sekitar 130 unit angkot yang beroperasi di Lembang, rencananya hanya sekitar 50 persen yang akan tetap beroperasi. Sisanya akan dialihkan ke pekerjaan lain.
“Pengemudi angkot nantinya bukan menjadi petugas kebersihan, tetapi tetap sebagai sopir untuk kendaraan operasional kebersihan,” tegas Heri. Ia menambahkan, pengurangan jumlah angkot diharapkan dapat meningkatkan tingkat keterisian penumpang bagi angkot yang tersisa. Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya mengatasi kemacetan serta persoalan sampah di kawasan Lembang.
Menurut Heri, tawaran tersebut disambut positif oleh para sopir. Sekitar 50 perwakilan dari berbagai trayek menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut, meskipun terkait jumlah kendaraan operasional masih menunggu keputusan pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Heri mengakui bahwa kondisi ekonomi para sopir semakin sulit. Jumlah penumpang terus menurun, sementara kewajiban setoran kepada pemilik kendaraan tetap berjalan. “Setoran sekarang semakin berat. Kadang tidak terkejar karena penumpang sepi, jadi harus ditutup keesokan harinya,” tuturnya.
Salah seorang sopir angkot, Wa Ana, membenarkan bahwa pendapatan dari menarik angkot saat ini jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Ia pun mendukung adanya solusi alternatif pekerjaan bagi para sopir. Ana juga menyebutkan, dalam pertemuan tersebut pemerintah berencana menyediakan kendaraan jenis pikap untuk operasional pengangkutan sampah di wilayah Lembang. “Tapi teknis pelaksanaan dan jumlah unit kendaraan masih dalam tahap pembahasan,” kata Ana.
