Gibran mundur Wakil Presiden setelah serangkaian persoalan hukum dan politik mengemuka, dan pengunduran dirinya diterima Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini menjadi sorotan karena menyentuh peran Joko Widodo, ayah Gibran yang sebelumnya menjabat sebagai presiden.
Kronologi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka
Menurut legal opini yang dimuat Metrotv9news, sejumlah anggota DPR telah lebih dulu mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Berdasarkan pemberitaan 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut, termasuk 11 anggota dari Fraksi Partai Gerindra.
Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden, dan Presiden Prabowo menerima keputusan itu. Indometro Media juga melaporkan bahwa Gibran akhirnya memilih mundur, meski tidak mencantumkan tanggal peristiwa tersebut.
Peran Jokowi dalam pusaran persoalan Gibran
Indometro dan Metrotv9news sama-sama menyebut peran Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024 ketika masih menjabat sebagai presiden. Metrotv9news mencatat Prabowo Subianto dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih melalui Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024, dengan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen suara sah nasional.
Indometro menyoroti pengaruh politik Jokowi saat itu, termasuk kontroversi perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Metrotv9news menegaskan bahwa kontribusi politik dalam Pilpres 2024 tidak serta-merta berarti adanya hubungan utang-piutang kekuasaan.
Dasar konstitusi pengisian jabatan Wakil Presiden
Metrotv9news menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam aturan itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Penulis legal opini tersebut menegaskan pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan kesepakatan politik yang mengabaikan prosedur.
Sorotan dari berbagai sudut pandang
Indometro menilai peristiwa ini sebagai pelajaran tentang bahaya kekuasaan yang dibangun di atas kecurangan dan kepentingan keluarga. Media tersebut juga menuntut agar mekanisme hukum berjalan bila ditemukan pelanggaran.
Metrotv9news, lewat analisis Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., menilai sikap Presiden Prabowo perlu dilihat dari sisi kewenangan konstitusional dan etika kepemimpinan. Analisis itu juga menegaskan keikutsertaan anggota Fraksi Gerindra dalam usulan HMP tidak otomatis membuktikan keputusan resmi partai.
Kompasiana memuat tulisan opini yang berbeda. Penulisnya merefleksikan bahwa presiden dan tokoh publik lain bisa dipuji sekaligus dicaci, lalu merujuk QS Al-Anbiya ayat 35 tentang ujian kebaikan dan keburukan. Tulisan itu tidak membahas detail pengunduran diri Gibran.
Perbedaan keterangan antarmedia
- Waktu peristiwa: Metrotv9news menyebut pengunduran diri pada 12 November 2026, sedangkan Indometro tidak mencantumkan tanggal.
- Fokus pemberitaan: Indometro menekankan refleksi moral dan kecurangan, sementara Metrotv9news menekankan aspek hukum tata negara.
- Kompasiana tidak membahas peristiwa pengunduran diri, melainkan refleksi umum tentang pujian dan cacian terhadap tokoh publik.
Fakta yang dikonfirmasi lebih dari satu media adalah pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden serta peran Jokowi dalam Pilpres 2024.
Sumber: KOMPASIANA, Indometro Media, metrotv9news
