Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung tiga bulan masih jalan di tempat. Upaya deeskalasi pascagencatan senjata yang diperpanjang sejak 7 April 2026 tak kunjung membuahkan hasil, bahkan setelah Presiden AS Donald Trump secara tegas menolak usulan rencana perdamaian dari Teheran.

Situasi ini semakin memperkeruh kondisi di Selat Hormuz, jalur maritim strategis yang kini menjadi arena ketegangan militer dan ekonomi. Blokade yang diberlakukan AS di selat tersebut memicu kekhawatiran global, sementara Iran menunjukkan kesiapan untuk “bermain lama” dalam menghadapi ancaman baru.

Negosiasi Buntu dan Isu Krusial

Putaran pertama negosiasi antara AS dan Iran di Islamabad pada 11-12 April 2026 gagal mencapai kesepakatan. Sejumlah isu krusial masih menjadi ganjalan, termasuk status Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.

Pada 30 April, Iran melalui Pakistan menyerahkan usulan rencana perdamaian 14 poin, mendesak kesepakatan segera tercapai demi pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5) menyatakan bahwa usulan tersebut “tak dapat diterima” setelah mempelajarinya secara teliti.

Dampak Ekonomi Global dan Blokade Selat Hormuz

Konflik yang berlarut-larut ini telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan di berbagai negara. Pemerintah Belanda mengumumkan paket bantuan hampir 1 miliar euro (sekitar Rp20,2 triliun) untuk meredam kenaikan biaya energi bagi rumah tangga. Di Asia, Korea Selatan menyerukan pengurangan penggunaan energi, dan Malaysia mendorong warganya untuk bekerja dari rumah.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur distribusi 20 persen pasokan minyak mentah, produk minyak, dan LNG global dari negara-negara Teluk Persia, kini menjadi salah satu titik perselisihan terbesar. Meskipun gencatan senjata disepakati pada 7 April, Trump memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di perairan tersebut sejak 13 April.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Iran sedang menciptakan “tatanan baru” di Selat Hormuz untuk menghilangkan “kejahatan” AS dan sekutunya. “Keamanan lalu lintas pelayaran dan energi terancam oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui pelanggaran gencatan senjata dan blokade. Tetapi, kejahatan merekan akan berakhir,” kata Ghalibaf.

“Project Freedom” dan Tekanan AS ke Sekutu

Dalam upaya terbaru membuka pelayaran, Presiden Trump pada Minggu (3/5) mengumumkan “Project Freedom”, sebuah operasi untuk membantu kapal-kapal yang terhambat di Selat Hormuz. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan dukungan militer AS untuk operasi ini mencakup kapal rudal perusak dengan pemandu, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, sistem nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer. Operasi militer ini dimulai pada Senin pagi.

AS juga mendesak kontribusi dari sekutu-sekutunya di Eropa. Trump mengancam akan mengurangi pasukan AS di Jerman, Spanyol, dan Italia jika mereka tidak membantu operasi melawan Iran. Sentimen serupa sempat ia sampaikan pada April lalu, mempertimbangkan penarikan AS dari aliansi NATO.

Menanggapi tuntutan tersebut, Jerman akhirnya setuju mengerahkan kapal penyapu ranjau Fulda ke Selat Hormuz untuk misi pengamanan maritim internasional. Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron masih kukuh menolak terlibat, dengan dalih langkah tersebut “belum memiliki kejelasan”.

Kapal Tanker Iran Lolos Blokade

Di tengah blokade AS, Teheran dikabarkan masih berhasil meloloskan kapal tanker miliknya keluar Selat Hormuz, bahkan hingga ke perairan Indonesia. Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker TankerTrackers melaporkan, kapal tanker raksasa (VLCC) milik Perusahaan Tanker Iran Nasional (NITC) bernama HUGE (9357183) berhasil menghindari Angkatan Laut AS.

Kapal tersebut, yang membawa suplai minyak mentah senilai hampir 220 juta dolar AS (Rp3,81 triliun), terdeteksi bergerak melalui Selat Lombok menuju Kepulauan Riau. Pada Senin (4/5), TankerTrackers juga mengumumkan kapal tanker raksasa Iran kedua, DERYA (9569700), memasuki Selat Lombok menuju Kepulauan Riau setelah sebelumnya berupaya mengantar 1,88 juta barel minyak ke India.

Kejenuhan Publik AS dan Proyeksi Konflik

Di dalam negeri AS, masyarakat dinilai semakin jenuh dengan konflik yang berlarut-larut dengan Iran, berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden Trump di tengah menurunnya dukungan publik.

Pakar Amerika Serikat dari Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, menilai Trump masih dapat mempertimbangkan opsi serangan baru ke Iran. Namun, ia mengingatkan, “AS bisa saja menyerang Iran, tetapi yang menanggung biaya (perang) tentu rakyatnya, yang sudah jenuh dengan perilaku Donald Trump.”

Suzie menjelaskan bahwa dalam berbagai skenario serangan baru, Iran masih memiliki peluang besar untuk melakukan perlawanan dan bahkan mengungguli AS, terutama jika mendapat dukungan dari China dan Rusia. Dalam kondisi ini, Trump dinilai tidak lagi dapat memanfaatkan perang untuk menggalang dukungan publik, bahkan basis pendukung utamanya dalam kelompok Make America Great Again (MAGA) disebut mulai terbelah. Meski demikian, Trump masih dapat mengandalkan dukungan anggota Kongres AS dari Partai Republik.

Dinamika di Selat Hormuz menunjukkan bahwa perang antara AS-Israel dan Iran belum akan berakhir dalam waktu dekat, tanpa adanya tanda-tanda babak kedua perundingan. Sementara Trump menunjukkan frustrasi karena belum mendapat “exit strategy” yang tepat, Iran terus menunjukkan kesiapan untuk “bermain lama” dalam menghadapi ancaman baru dari AS.