Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menegaskan kesiapan negaranya untuk terus memasok minyak dan gas kepada mitra strategis, termasuk Indonesia, sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pernyataan ini disampaikan Tolchenov di tengah pengumuman paket sanksi baru dari Uni Eropa terhadap sektor energi Rusia.

Berbicara usai pemutaran film “Russia’s History in Space” di Jakarta pada Senin (4/5/2026) malam, Dubes Tolchenov menanggapi pertanyaan mengenai ekspor minyak Rusia ke Indonesia dan dampak sanksi Uni Eropa. “Kami siap memasok minyak dan gas kepada teman-teman kami, dan Indonesia adalah salah satu teman dan mitra strategis kami. Jadi, kami mengikuti perjanjian-perjanjian ini,” ujar Dubes Tolchenov.

Ia menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah mencapai beberapa kesepakatan dengan mitra di Moskow. “Sekarang kita hanya perlu melihat bagaimana cara mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut,” kata Dubes Rusia itu.

Rusia Anggap Sanksi Uni Eropa Ilegal dan Tidak Berdampak

Terkait sanksi Uni Eropa, Dubes Tolchenov menyatakan Rusia tidak menganggapnya sebagai masalah. Menurutnya, Rusia tetap dalam kondisi baik meskipun telah menghadapi sanksi dari Uni Eropa selama lebih dari satu dekade. Ia juga menegaskan bahwa sanksi yang diterapkan Uni Eropa adalah ilegal, sebab hanya Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi terhadap negara-negara berdaulat.

Pada 23 April lalu, Uni Eropa memang mengumumkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Sanksi ini mencakup 36 daftar baru di sektor energi Rusia, meliputi kegiatan hulu dan hilir seperti eksplorasi minyak, ekstraksi, penyulingan, dan transportasi. Dua pelabuhan Rusia, yakni di Kota Murmansk dan Tuapse, serta Terminal Minyak Karimun di Indonesia, turut masuk dalam daftar tersebut karena dianggap terkait dengan penghindaran sanksi.

Prioritas Ketahanan Energi Indonesia

Menanggapi situasi ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada 30 April menyatakan bahwa prioritas utama Pemerintah Indonesia adalah memastikan keamanan energi rakyat. Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, di tengah dinamika geopolitik global. “Di tengah kondisi geopolitik yang sangat dinamis saat ini, kita perlu mengamankan ketahanan energi sebagai kepentingan nasional yang sangat mendesak dan kita bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat dan Rusia,” jelas Mulachela.

Senada dengan Kemlu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 Mei lalu juga menegaskan bahwa rencana impor minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Langkah ini sekaligus merealisasikan komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2026.