Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Selasa (7/4) gagal mengadopsi rancangan resolusi yang bertujuan memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kegagalan ini terjadi setelah Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan.
Rancangan resolusi yang disusun oleh Bahrain tersebut, menerima 11 suara dukungan dari negara anggota. Namun, Kolombia dan Pakistan memilih abstain, sementara veto dari Rusia dan China secara efektif memblokir pengesahan resolusi tersebut.
Dokumen rancangan itu secara spesifik mendorong negara-negara untuk “mengoordinasikan upaya, yang bersifat defensif, sesuai dengan keadaan, untuk berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.” Upaya tersebut termasuk “melalui pengawalan kapal dagang dan komersial, dan untuk mencegah upaya untuk menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz.”
Selain itu, rancangan tersebut juga meminta agar upaya koordinasi anggota dewan bersifat “defensif” dan mengambil “semua langkah yang tepat” guna memastikan kegiatan mereka “dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional.” Resolusi ini juga menyerukan agar “hak dan kebebasan navigasi” negara-negara pihak ketiga diperhatikan dengan saksama, demi menjamin “lintasan yang tidak terhambat dan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz.”
Menanggapi hasil pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalannya kepada Dewan. “Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan,” tegas Al Zayani. Bahrain saat ini menjabat sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB.
