Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mempersiapkan pembentukan empat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baru. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat layanan kemaritiman sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.
Kepala Dislutkan NTB, Muslim, menyatakan bahwa penyusunan naskah akademik menjadi fondasi utama dalam proses ini. “Pengumpulan dan analisis data sangat penting terkait potensi layanan yang dapat dikembangkan dengan tetap memprioritaskan optimalisasi layanan yang telah berjalan,” ujarnya di Mataram pada Jumat, 27 Februari 2026.
Transformasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi BLUD ini akan memberikan fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar dalam pengelolaan layanan. Empat UPTD yang akan diubah meliputi Pelabuhan Perikanan Labuan Lombok, Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa, dan Balai Pengembangan Perikanan Budidaya.
Muslim menjelaskan, naskah akademik yang disusun mencakup Rencana Strategis (Renstra), dokumen tata kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta prognosis keuangan. Seluruh dokumen ini harus komprehensif guna memastikan operasional BLUD memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Selain itu, Dislutkan NTB juga menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Kajian ini krusial untuk memastikan ketentuan yang mengatur layanan di sektor kelautan dan perikanan selaras dengan kebutuhan operasional BLUD yang akan dijalankan.
Sinkronisasi dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan juga menjadi prioritas. Hal ini untuk memastikan setiap jenis layanan yang dijalankan BLUD memiliki dasar pemungutan yang jelas dalam peraturan daerah.
“Hal ini penting untuk menghindari pelaksanaan layanan tanpa landasan hukum serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” tegas Muslim.
Penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan layanan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan NTB.
Muslim menambahkan, langkah ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan kelembagaan dan mendukung percepatan pembentukan BLUD di lingkungan Dislutkan NTB. Dengan demikian, sektor kelautan dan perikanan di NTB dapat memberikan kontribusi maksimal bagi daerah.
