Pemerintah Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmen kuatnya dalam mendorong agenda kependudukan dan pembangunan global. Penegasan ini disampaikan dalam ajang UN Commission on Population and Development 59th Session yang diselenggarakan Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) di United Nations Headquarters, New York, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026.
Delegasi RI, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, turut meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045. Inisiatif ini diperkuat dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai wujud nyata komitmen Indonesia.
Penguatan Kerja Sama Multilateral dan Integrasi Dinamika Kependudukan
Dalam kesempatan tersebut, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyoroti pentingnya kolaborasi internasional. “Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama multilateral dalam menghadapi dinamika kependudukan global, termasuk percepatan transisi demografi dan peningkatan proporsi penduduk lanjut usia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Langkah ini, lanjut Bonivasius, bertujuan untuk memastikan bahwa dinamika kependudukan terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan lintas sektor dan seluruh tingkatan pemerintahan, sejalan dengan prioritas nasional.
Pemanfaatan Teknologi Digital dan Riset Berbasis Kebijakan
Indonesia juga memprioritaskan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal. Bonivasius menjelaskan, “Pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal. Inisiatif utama meliputi program transformasi pembelajaran digital untuk Indonesia Cerdas, peningkatan literasi digital masyarakat, dan persiapan tenaga kerja menghadapi era kecerdasan buatan, otomasi, dan Industri 4.0.”
Sejalan dengan implementasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045, Indonesia juga memperkuat riset berbasis kebijakan di bidang dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perlindungan sosial.
“Sinergi antara teknologi, riset, dan kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan inklusif, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal,” pungkasnya.
