Data APBN 2026 Bantah Narasi Pemotongan Anggaran Pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Narasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut memotong anggaran pendidikan nasional kembali mencuat ke publik. Namun, klaim tersebut dibantah tegas oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia memastikan bahwa program MBG tidak akan menggunakan anggaran pendidikan nasional serta tidak akan mengurangi program pendidikan yang telah ada.

Pernyataan Teddy Indra Wijaya tersebut disampaikan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/2/2026), menanggapi pertanyaan wartawan. Bantahan ini didukung oleh data APBN yang menunjukkan tren kenaikan anggaran pendidikan, bukan sebaliknya.

Anggaran Pendidikan Justru Meningkat

Jika menilik dokumen APBN, fakta menunjukkan bahwa anggaran pendidikan justru mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp665 triliun, kemudian naik menjadi Rp724,3 triliun pada tahun 2025. Proyeksi untuk tahun 2026 bahkan mencapai Rp757,8 triliun.

Ini berarti, selama periode 2024-2026, anggaran pendidikan tumbuh rata-rata sekitar 6,8 persen per tahun. Kenaikan ini secara langsung membantah asumsi bahwa MBG memangkas alokasi dana untuk sektor pendidikan.

Tidak hanya itu, anggaran untuk kesejahteraan guru juga menunjukkan tren positif. Total anggaran kesejahteraan guru meningkat dari Rp175,7 triliun pada 2024 menjadi Rp211,4 triliun pada 2026. Kenaikan ini mencakup gaji dan tunjangan ASN, serta tunjangan non-ASN, dengan pertumbuhan hampir 10 persen per tahun, melampaui pertumbuhan total anggaran pendidikan. Selain itu, terdapat pula pembangunan ratusan Sekolah Rakyat dan distribusi ribuan smart board ke sekolah-sekolah di daerah pelosok. Data ini menegaskan bahwa program MBG tidak mengorbankan kesejahteraan guru maupun fasilitas sekolah.

Struktur APBN dan Intervensi SDM

Secara struktural, dalam APBN 2026 yang mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan, porsi terbesar tetap dialokasikan untuk gaji dan tenaga pendidik, yakni sekitar Rp274,7 triliun (36,2 persen). Sementara itu, program MBG berada di kisaran Rp223,6 triliun (29,5 persen). Bantuan pendidikan lainnya, seperti BOS, LPDP, dan dana abadi, tetap dipertahankan pada angka Rp161,6 triliun (21,3 persen). Dari komposisi ini, terlihat jelas bahwa tidak ada pemangkasan pada fungsi inti pendidikan.

Dalam teori kebijakan publik, program MBG dapat dikategorikan sebagai kebijakan intervensi modal manusia (human capital intervention policy). Menurut teori “Human Capital” yang dikemukakan oleh Gary Becker, investasi pada kesehatan dan pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas ekonomi. Gizi, dalam konteks ini, bukan hanya isu kesejahteraan, melainkan fondasi kapasitas kognitif anak-anak.

Pemerintah modern tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak memiliki asupan gizi yang memadai agar dapat belajar secara optimal. Penempatan MBG di pos pendidikan, oleh karena itu, konsisten dengan pendekatan kebijakan berbasis hasil (outcome-based policy). Keberhasilan MBG dapat diukur melalui indikator pendidikan seperti kehadiran siswa, konsentrasi belajar, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas hasil belajar. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia.

Stimulus Ekonomi Terarah

Dari perspektif ekonomi fiskal, MBG merupakan bentuk belanja pemerintah yang terarah (targeted government spending). Teori Keynesian menyebutkan bahwa belanja pemerintah yang langsung menyasar rumah tangga berpendapatan rendah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang lebih tinggi dibandingkan belanja birokrasi. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk konsumsi rakyat kecil akan lebih cepat berputar dalam perekonomian.

Ketika seorang siswa menerima makan gratis, orang tuanya dapat menghemat pengeluaran harian. Penghematan ini kemudian dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, yang secara agregat akan menjaga daya beli domestik. Di tengah perlambatan ekonomi global, menjaga konsumsi domestik menjadi strategi stabilisasi ekonomi yang rasional.

Politik di Balik Narasi

Munculnya kembali narasi pemotongan anggaran ini menimbulkan pertanyaan, mengingat APBN yang memuat program MBG telah dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta disetujui oleh seluruh partai politik. Jika memang program ini dianggap bermasalah sejak awal, mengapa tidak disuarakan saat pembahasan anggaran?

Isu ini baru ramai ketika program sudah berjalan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Survei Indikator menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap MBG mencapai sekitar 73 persen, sebuah angka yang tinggi untuk program nasional berskala besar. Dalam politik elektoral, program dengan tingkat kepuasan tinggi merupakan aset politik yang sangat kuat karena langsung menyentuh dan menciptakan pengalaman konkret bagi rakyat.

Dari sudut pandang lawan politik, MBG dapat dianggap sebagai program yang “berbahaya” karena jika berhasil dan dirasakan luas, legitimasi pemerintahan Prabowo–Gibran akan semakin solid, membuka jalan menuju pemilu berikutnya. Ini dikenal sebagai pembangunan legitimasi berbasis kebijakan (policy-based legitimacy building).

Oleh karena itu, menyerang MBG menjadi strategi logis bagi oposisi untuk menggerogoti kepuasan publik dan melemahkan legitimasi pemerintah.

Tantangan dan Arah Diskusi

Tentu saja, MBG bukan tanpa tantangan. Laporan mengenai kualitas makanan yang sempat viral di beberapa sekolah harus menjadi bahan evaluasi serius. Program sebesar ini memang memerlukan pengawasan ketat. Namun, penting untuk bersikap adil secara proporsional dan tidak menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai generalisasi nasional tanpa melihat data keseluruhan.

Diskusi publik seharusnya bergeser dari tuduhan “memotong pendidikan” menjadi pertanyaan yang lebih substantif: bagaimana memastikan tata kelola program semakin baik? Bagaimana kualitas makanan dapat terus terjaga? Dan bagaimana dampak MBG terhadap hasil belajar siswa dapat benar-benar terukur?

Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan tentang arah pembangunan bangsa. Apakah kebijakan publik akan dilihat sebagai alat pertarungan politik semata, atau sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang?

Data jelas menunjukkan anggaran pendidikan meningkat, kesejahteraan guru naik, dan intervensi gizi bagi siswa berjalan sebagai investasi sumber daya manusia. APBN pun telah disetujui oleh seluruh partai di DPR. Jika isu ini kembali diramaikan, pertanyaan yang relevan mungkin bukan “apakah MBG memotong pendidikan?”, melainkan “mengapa isu ini baru dipolitisasi sekarang, dan siapa yang merasa paling terancam jika program ini benar-benar berhasil?”

Keberhasilan program MBG memang akan menjadi aset politik yang kuat, dan karena itu, wajar jika terus mendapatkan serangan. Kebijakan publik selalu diuji oleh dua hal: data dan dampak. Data menunjukkan peningkatan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru, serta intervensi gizi sebagai investasi SDM. Sejarah akan mencatat siapa yang paling konsisten membangun generasi.

Jika MBG berhasil meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia, ia bukan sekadar program makan gratis, melainkan pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045. Politik, pada titik tertingginya, seharusnya berbicara tentang membangun masa depan, sehingga MBG perlu dikawal bersama, bukan dihentikan.

*) Dr. Prabu Revolusi, pengajar Komunikasi Politik dan Ekonomi Digital, Universitas Paramadina