Bupati Lombok Utara Tegaskan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan dalam Musrenbang RKPD 2027

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Rabu, 5 Maret 2026. Forum strategis ini mengusung tema “Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat”, menandai komitmen daerah terhadap pembangunan yang merata.

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Upaya ini membuahkan hasil signifikan, terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) KLU yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan sebesar 3,22 persen, dari 23,96 persen pada tahun 2024 menjadi 20,74 persen pada tahun 2025.

Menurut Bupati Najmul, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa berbagai kebijakan yang telah diterapkan mulai berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

“Tema yang diusung tahun ini menegaskan komitmen kita bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Najmul Akhyar.

Ia menegaskan, penguatan kualitas hidup harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan ekonomi desa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berwawasan kebencanaan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Musrenbang ini bukan sekadar seremonial, tetapi ruang musyawarah produktif untuk menghasilkan program prioritas yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapprida KLU, Ir. Hermanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hal ini dilakukan melalui pengintegrasian aspirasi, kebutuhan, potensi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Musrenbang RKPD bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan dari desa dan kecamatan agar terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Hermanto menambahkan, sasaran utama kegiatan ini adalah terintegrasinya pendekatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan, teridentifikasinya prioritas program tahun anggaran 2027, serta munculnya inovasi desa yang mampu meningkatkan perekonomian dan pelayanan publik. Hasil akhir forum ini akan menjadi dokumen RKPD sebagai pedoman pembangunan tahunan daerah.

Di sisi lain, Kepala Bidang P2EPD Bappeda Nusa Tenggara Barat (NTB), Firmansyah, menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan hingga 20 tahun ke depan. Ia menilai tema yang diusung KLU selaras dengan arah pembangunan Provinsi NTB, khususnya terkait pengelolaan sampah dan program desa berdaya yang difokuskan pada Desa Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin.

Firmansyah juga mendorong dukungan terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.

“Forum ini harus melahirkan kesepakatan bersama mengenai usulan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.