Bupati Lombok Timur: “Kredit Macet di Atas 10 Persen, Keuntungan di Bawah 5%”

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menginstruksikan PT Selaparang Finansial untuk melibatkan seluruh karyawannya dalam upaya penagihan utang. Arahan ini disampaikan menyusul sorotan Bupati terhadap kinerja perusahaan yang dinilai masih jauh dari harapan, terutama terkait tingginya angka kredit macet dan kecilnya keuntungan yang dibukukan.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati Haerul Warisin saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Selaparang Finansial XIX Tahun Buku 2025. RUPS yang turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya ini berlangsung di aula kantor PT Selaparang Finansial, Labuhan Haji, pada Selasa (3/3/2026).

Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah lembaga keuangan sangat bergantung pada ketepatan strategi dan kemampuan manajemen mencari solusi atas setiap permasalahan. Ia secara spesifik menyoroti performa PT Selaparang Finansial.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5% tapi kredit macet di atas 10%. Apakah itu bagus? tidak,” tegas Bupati, menggambarkan kondisi finansial perusahaan yang memerlukan perbaikan serius.

Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan manajemen PT Selaparang Finansial untuk memprioritaskan penagihan utang. Ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh karyawan dalam proses ini, dengan syarat para karyawan harus terlebih dahulu mendapatkan pelatihan yang memadai terkait tugas tersebut.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi ganda, yaitu meraih profit sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Ia menegaskan bahwa bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk melayani masyarakat.

Direksi juga diminta untuk tidak mengambil kebijakan sepihak. Bupati meminta agar manajemen membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan tenaga ahli guna memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. Selain itu, setiap kebijakan mutasi atau perubahan struktur harus berlandaskan pada kebutuhan efektivitas bisnis serta kesadaran akan tanggung jawab.

Menutup arahannya, Bupati meminta PT Selaparang Finansial untuk melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Ia berharap manajemen berpikir lebih keras dan berinovasi agar dana yang ada tidak hanya mengendap di bank, tetapi berputar secara produktif untuk masyarakat.

“Kita sesuaikan target dengan potensi yang masuk akal. Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan, kredit macet turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra’I, mengakui bahwa kinerja BUMD ini sepanjang tahun 2025 belum maksimal, meskipun mencatatkan pertumbuhan hasil usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut, jelasnya, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, kebijakan keuangan, serta keterbatasan anggaran pembangunan daerah.

Dewan Komisaris menegaskan bahwa periode ini merupakan fase transisi krusial dalam estafet kepemimpinan yang harus dikelola secara akuntabel demi perbaikan berkelanjutan perusahaan.

Guna memperbaiki kondisi dan meningkatkan performa di masa mendatang, PT Selaparang Finansial tengah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, optimalisasi biaya operasional, perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan tata kelola yang transparan, serta fokus pada penanganan dan penyelesaian kredit macet untuk menyehatkan neraca perusahaan.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut BUMD ini sebagai satu-satunya perusahaan modal daerah dengan seluruh saham dimiliki Pemerintah Daerah. Perusahaan ini mampu bertahan di tengah penurunan drastis jumlah perusahaan modal ventura dari 23 entitas pada tahun 2024 menjadi hanya 17 entitas di tahun 2025.

Perusahaan yang diperkuat oleh 25 karyawan ini menempatkan SDM sebagai aset utama dan menekankan pentingnya kesejahteraan serta integritas dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial Pemerintah Daerah, seperti melalui safari ramadhan, pemberian bantuan anak yatim piatu, rehabilitasi masjid, serta paket sembako untuk kaum dhuafa dan petugas kebersihan.