Bupati Lombok Barat: “Program KemenHAM Relevan Atasi Konflik dan Isu HAM di Daerah”

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memperkenalkan dua program unggulan, yakni Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) dan Desa Sadar HAM, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai HAM hingga ke tingkat masyarakat desa.

“Desa Sadar HAM kami hadirkan untuk memastikan penguatan nilai-nilai HAM itu langsung menjangkau masyarakat di desa-desa,” ujar Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia, Thomas Harming Suwarta, saat bertemu Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di Lombok Barat, Rabu.

Thomas menjelaskan, kedua program unggulan tahun 2026 ini akan difokuskan pada masyarakat di tingkat paling bawah, seperti kampung, desa, atau kelurahan. Tujuannya adalah untuk menjamin aspek penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Pada tahun 2026, Desa Sadar HAM ditargetkan menjangkau setidaknya 2.000 desa di seluruh Indonesia, demikian pula dengan implementasi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian. Program-program ini juga diharapkan berkontribusi pada pencapaian 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), yang meliputi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, serta sipil dan politik.

“Pak Menteri HAM tegaskan bahwa hadirnya program-program ini juga untuk mempercepat target capaian SDG’s ya di situ ada target menghapus kemiskinan, tidak ada kelaparan, sanitasi, air bersih termasuk kesetaraan gender, termasuk terciptanya keadilan dan perdamaian dan lain-lainnya,” kata Thomas.

Menanggapi inisiatif KemenHAM, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyambut baik program Desa Sadar HAM dan Kampung Redam. Menurutnya, program tersebut sangat relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini, termasuk di wilayahnya.

“Kami sambut baik dan siap dukung karena ini program yang sangat baik. Bicara konflik saja di wilayah kami ini banyak sekali dan tentu kita butuh peran Kementerian HAM sama-sama kita selesaikan ya melalui Kampung Redam. Termasuk Desa sadar HAM karena isu-isu HAM ini banyak sekali dan butuh kerja bersama mengatasinya,” tutur Bupati Zaini.

Zaini mencontohkan konflik yang kerap terjadi di Desa Mareje, yang melibatkan umat Muslim dan Buddha. Selain itu, isu HAM lain yang menjadi sorotan adalah maraknya tambang ilegal yang dikelola masyarakat secara sporadis, serta permasalahan tanah.

“Ke depan tentu kolaborasi kami dengan Kementerian HAM akan diperkuat melalui hadirnya program-program ini,” pungkasnya.