Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, secara resmi menetapkan lahan seluas 7,8 hektare bekas PT Sadana di Desa Nusajaya sebagai lokasi pembangunan pabrik pakan ternak. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, pada Rabu (25/3/2026) di Aula Rapat Bupati Dompu.
Bupati Bambang Firdaus menekankan pentingnya percepatan penyelesaian penyiapan lokasi ini. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk mengamankan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas jagung di daerah.
“Hendaknya berbagai hal yang menjadi persyaratan pembangunan pabrik pakan agar sesegera mungkin dipersiapkan dan dilengkapi, serta progresnya dapat dilaporkan secara berkala,” ujar Bupati Bambang Firdaus, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menyiapkan persyaratan administrasi, termasuk kepastian lokasi, status kepemilikan lahan, dan aksesibilitas kawasan.
Pembangunan pabrik pakan ternak di Dompu merupakan bagian integral dari program hilirisasi jagung berskala nasional yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun. Kehadiran pabrik ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi petani jagung di Dompu, yang selama ini kerap menghadapi persoalan distribusi dan fluktuasi harga jual komoditas.
Sebagai salah satu sentra produksi jagung terbesar di Indonesia, Dompu diyakini akan merasakan dampak ekonomi berganda dari proyek ini. “Akan banyak sektor yang terdampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kehadiran pabrik pakan ternak ini,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan pentingnya kesiapan dokumen lengkap untuk menarik minat investor. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja serius dan terukur, serta memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait agar seluruh kebutuhan investasi dapat terpenuhi tepat waktu.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah H. Khaerul Insyan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta pimpinan OPD terkait seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
