Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan merekrut sekitar 5.000 petugas sensus untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi nasional yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendekatan sensus kali ini disebut lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya, mencakup seluruh wilayah tanpa terkecuali, dengan data yang langsung terintegrasi secara real time.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa proses pendataan akan dilakukan secara menyeluruh. Data yang terkumpul akan langsung terhubung dalam sistem, memungkinkan pembaruan yang lebih cepat dan akurat. “Pendataan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya langsung terhubung dalam sistem, sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat,” ujar Wahyudin saat bersilaturahmi dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Rabu (18/3/2026).
Wahyudin menambahkan, 5.000 petugas tersebut akan direkrut dari unsur masyarakat desa dan mahasiswa. Proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi, serta melibatkan rekomendasi dari pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan pemahaman petugas terhadap kondisi lapangan. “Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi, serta melibatkan rekomendasi dari pemerintah desa guna memastikan kualitas dan pemahaman petugas terhadap kondisi lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ia menekankan bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di NTB. “Data itu fondasi. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan kita juga berpotensi tidak tepat. Karena itu, saya minta pendataan ini dilakukan dengan baik dan melibatkan masyarakat lokal agar konteks di lapangan tidak salah ditangkap,” tegas Iqbal.
Iqbal juga menyoroti pentingnya pelibatan tenaga lokal untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi, terutama dalam penentuan kategori kemiskinan. Menurutnya, pengalaman dari pendataan sebelumnya menunjukkan bahwa data tidak hanya harus valid secara angka, tetapi juga harus sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Selain itu, Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya pendekatan komunikasi publik yang efektif untuk mendukung keberhasilan sensus. “Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ini dengan cara yang lebih membumi. Bisa melalui pendekatan cerita atau kasus nyata, sehingga masyarakat paham kenapa data ini penting dan mau berpartisipasi aktif,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, kata Iqbal, berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan sensus ini. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui penerbitan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota, guna memperkuat sosialisasi dan memfasilitasi pendataan hingga ke tingkat desa. “Dengan data yang lebih baik, kebijakan yang kita ambil ke depan akan semakin tepat, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
