Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau wilayah-wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Prioritas ini ditegaskan untuk memastikan pemerataan manfaat program gizi di seluruh lapisan masyarakat.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, mengakui bahwa kawasan 3T menjadi konsentrasi utama pemerintah dalam penyaluran MBG tahun ini. “Untuk daerah-daerah masuk di dalam kawasan 3T menjadi prioritas, termasuk lansia,” ujarnya di Mataram, Rabu.
Dadang menambahkan, jumlah penerima manfaat MBG khusus di daerah 3T memang tidak sebanyak di wilayah perkotaan atau kawasan padat penduduk. “Paling 100 sampai 300 orang. Ini yang sedang kota usahakan,” katanya, menunjukkan upaya khusus untuk menjangkau kelompok rentan ini.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.
“Selama kurun waktu sekitar 10 bulan, program ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal di NTB,” ungkap Iqbal. Capaian ini dinilai luar biasa karena pada umumnya penyerapan tenaga kerja sebesar itu membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.
Iqbal menjelaskan, “Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2-3 tahun, tetapi di NTB dapat tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksinya, kini memperoleh harga yang lebih layak.”
Secara keseluruhan, program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 670 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha dan petani lokal.
Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan seiring meningkatnya permintaan akibat pelaksanaan program MBG. Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni, termasuk wilayah 3T.
“Tantangannya ada di daerah kepulauan dan 3T. Karena itu, kami melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar peningkatan demand tidak menimbulkan inflasi,” pungkasnya, menegaskan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasar.
