Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja 4.105 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya krusial untuk mencapai efisiensi anggaran daerah yang lebih baik.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi, Syafrudin, menegaskan pentingnya evaluasi ini. “Evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja serta akuntabilitas PPPK di Kabupaten Sigi,” kata Syafrudin di Dolo pada Minggu, 3 Mei 2026.
Syafrudin menjelaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Penilaian akan didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), realisasi kerja, dan perilaku dalam bekerja. “Tentunya masing-masing pimpinan OPD wajib melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala, memberikan penilaian yang obyektif, terukur, dan akuntabel, termasuk menyampaikan hasil evaluasi kepada yang bersangkutan sebagai bahan perbaikan kinerja dan selaras dengan tujuan organisasi,” tambahnya.
Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk pembinaan, pengembangan karir, serta pemberian penghargaan dan sanksi bagi para PPPK. Syafrudin juga mengungkapkan adanya keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah daerah, melalui APBD, hanya mampu membayar gaji PPPK untuk tahun 2026 hingga bulan September mendatang. “Untuk tahun ini pemerintah daerah melalui APBD hanya bisa sampai 9 bulan kurang lebih Rp283 miliar guna membayar PPPK di Sigi,” sebutnya.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya belanja pegawai di Kabupaten Sigi. Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, menyoroti bahwa belanja pegawai di daerahnya mencapai 54 persen pada tahun 2026. Angka ini jauh melampaui batas yang ditetapkan dalam aturan. “Jadi dalam aturan itu bahwa belanja pegawai di setiap daerah harus 30 persen,” kata Bupati.
Total 4.105 PPPK di Kabupaten Sigi terdiri dari 2.925 PPPK penuh waktu dan 1.180 PPPK paruh waktu. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sigi.
