Balai Taman Nasional Tambora (Balai TN Tambora) di Nusa Tenggara Barat mempercepat upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Sebanyak 10.000 bibit kemiri disiapkan sebagai bagian integral dari program pemulihan ekosistem di kawasan tersebut.

Kepala Balai TN Tambora, Abdul Azis Bakry, menjelaskan kepada ANTARA pada Selasa (31 Maret 2026) bahwa langkah ini ditempuh melalui penguatan koordinasi dengan BPDAS Dodokan Moyosari. Koordinasi ini bertujuan memastikan ketersediaan bibit tanaman kehutanan produktif yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

“Awal Maret lalu, jajaran kami melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Persemaian Mandalika untuk memastikan kesiapan dukungan bibit dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Barat,” ujar Azis.

Dalam kunjungan itu, lanjut Abdul Azis, rombongan meninjau sarana dan prasarana persemaian. Ini meliputi area pembibitan, rumah naungan (greenhouse), sistem irigasi, serta fasilitas pemeliharaan bibit. “Tim juga mempelajari tahapan pembibitan mulai dari penyemaian benih, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, hingga penyiapan bibit siap tanam,” katanya.

Melalui koordinasi tersebut, Balai TN Tambora berhasil memperoleh dukungan 10.000 bibit kemiri (Aleurites moluccanus). Bibit ini akan dimanfaatkan untuk rehabilitasi kawasan, khususnya pada area yang mengalami penurunan tutupan vegetasi akibat gangguan alam maupun aktivitas manusia.

Azis menegaskan, dukungan bibit kemiri tersebut merupakan langkah konkret dalam mempercepat pemulihan ekosistem. Selain itu, juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. “Selain berfungsi secara ekologis dalam memulihkan tutupan vegetasi dan kesuburan tanah, kemiri juga memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem agroforestry,” ujarnya.

Penanaman bibit kemiri direncanakan akan dilaksanakan pada April 2026. Lokasinya di zona khusus kawasan dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari program pemberdayaan dan perhutanan sosial. Menurut Azis, kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di kawasan konservasi.

Upaya ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan fungsi ekologis kawasan Taman Nasional Tambora, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan.