Pengawasan Subsidi BBM Diperketat
Selain memperbaiki distribusi, pemerintah memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Aparat penegak hukum diminta menindak penyalahgunaan subsidi, termasuk penggunaan kendaraan bertangki modifikasi untuk menyedot BBM bersubsidi lalu menjualnya kembali kepada sektor industri. Persoalan ketepatan sasaran subsidi ini muncul ketika konsumsi energi terus meningkat.
Data Kementerian Keuangan mencatat konsumsi BBM bersubsidi atau yang memperoleh kompensasi mencapai sekitar 13,4 juta kiloliter hingga September 2026. Angka itu naik 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi pada periode tersebut tercatat Rp376,8 triliun, atau 84,3 persen dari pagu APBN 2026.
Mengenai harga, Bahlil memastikan belum ada perubahan harga BBM bersubsidi. Harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. “Harga untuk ini masih tetap tidak ada perubahan apa-apa. Kalau harga menyangkut dengan BBM yang di luar sosial itu pasti akan menjadi berdasarkan harga perkembangan dunia,” pungkas Bahlil.
Hanura Soroti Antrean BBM dan Minta Presiden Evaluasi Kabinet
Di sisi lain, Partai Hanura melontarkan kritik keras terhadap penanganan distribusi BBM bersubsidi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, dalam keterangan tertulis pada Senin, 16 November 2026, menyebut kelangkaan solar dan Pertalite kini sudah merata dan tidak bisa lagi dianggap persoalan sepele.
Rio mengatakan pihaknya menemukan antrean kendaraan, terutama truk, di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat berkeliling sejumlah daerah. Menurutnya, antrean tersebut memakan waktu hingga dua hari, bahkan membuat sopir truk harus menginap. Kondisi itu ditemui Hanura di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Maluku.
“Setelah kami berkeliling dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua sampai Maluku, satu hal yang sama yakni antrean BBM. Setiap kami jalan dari bandara menuju hotel, kelihatan mobil-mobil truk antre sampai dua hari, menginap, itu kami prihatin,” kata Rio.
Rio menilai dampak kelangkaan tidak hanya dirasakan pengemudi di jalan. Distribusi pupuk bagi petani dan rantai pasok logistik nasional ikut terganggu, dan kondisi ini dikhawatirkan memicu lonjakan inflasi.
Hanura juga menilai kinerja Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil belum menunjukkan langkah taktis yang solutif. “Kami belum melihat langkah-langkah dari Menteri ESDM, Pak Bahlil, untuk mengatasi ini. Dalam konferensi pers, selalu dikatakan ‘stok cukup, stok cukup’, tapi faktanya di mana-mana masyarakat mengeluh BBM langka. Ini momentum bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kabinet,” tegas Rio.
Dengan demikian, Hanura meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran kabinet secara menyeluruh, khususnya Menteri ESDM. Permintaan itu disampaikan di tengah perbedaan pandangan mengenai kondisi stok dan distribusi BBM.
Konsolidasi Hanura di Maluku Menuju Pemilu 2029
Di tengah sorotan terhadap krisis BBM, Hanura juga fokus memperkuat struktur internal. Konsolidasi digelar bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota DPRD Hanura se-Provinsi Maluku untuk menghadapi Pemilu 2029.
